Kupang, HN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) NTT, ingatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan program pembangunan sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang sudah ditetapkan sejak tahun 2018-2023.
Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai PAN, Apt, Rambu Konda Anggung Praing, S. Farm, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi, di Ruang Rapat DPRD NTT, Kamis, 11 November 2021.
Menurutnya, program yang sudah direncanakan harus dijalankan sesuai RPJMD, karena APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi landasan penyusun kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Untuk itu, Fraksi mengingatkan, tahun 2022 memasuki tahun ke empat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, semua program dan kegiatan yang telah direncanakan harus mampu menuntaskan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur yang terintegrasi dalam RPJMD-P 2018-2023,” tegas Rambu Konda.
Dia menyebut, penyebaran program dan kegiatan yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus benar-benar dianalisis nilai kemanfaatannya, dan berbasis kinerja dalam mendukung RPJMD-P Provinsi NTT.
“Jangan sampai membuat rencana program yang menyimpang. Apalagi bertokak belakang dengan RPJMD, RKPD, KUA APBD, dan PPAS dalam tahun berjalan. Ini penting diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari,” terangnya.
Sehingga, kata dia, seluruh program pembangunan harus dijalankan sesuai RPJMD, karena merupakan sebuah rujukan untuk semua program yang hendak dijalankan oleh pemerintah.
“Tidak boleh berubah. Karena itu menjadi sebuah rujukan untuk semua program. Kalau keluar dari situ, otomatis tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” pungkasnya. (*)