Kupang, HN – Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi NTT, melaksanakan penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank NTT terkait pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual kelompok UMKM Bank NTT.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, dengan Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, saat acara pelaunchingan acara Festival Desa Binaan dan PAD Bank NTT Tahun 2022, serta Program ‘Ramai Sekali’ yang digelar di Hotel Aston Kupang, Senin 21 Maret 2022.
Kepala Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, mengatakan, penandatanganan MoU dengan Bank NTT adalah untuk meningkatkan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual (KI), khususnya produk UMKM binaan Bank NTT.
“Jadi tugas Kemenkumham itu bagaimana memstikan semua karya intekektual harus dilindungi. Karena Bank NTT memiliki kelompok UMKM, sehingga mereka bekerja sama dengan kami agar semua karya intelektual yang dihasilkan itu harus didaftarkan dan dilindungi,” ujar Dominika Jone.
Dominika menyampaikan apresiasi atas respon dan dukungan luar biasa dari Bank NTT. Kerja sama Ini terjalin sejak tahun 2019 silam.
Menurutnya, banyak sosialisasi terkait kakayaan intelektual yang difasilitasi Bank NTT dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham bersama peserta dari para pelaku UMKM, pengrajin dari setiap daerah.
“Kerjasama ini sudah berjalan tiga tahun, sejak 2019 lalu. Sudah sangat banyak yang Bank NTT fasilitasi untuk sosialisasi dan pendaftaran. Biayanya dikeluarkan oleh Bank NTT,” terangnya.
Melalui MoU beraama Bank NTT, ia berharap agar pendaftaran KI atau kekayaan intelektual, khususnya produk UMKM binaan Bank NTT semakin meningkat. Karena saat ini sudah 500 KI yang sudah dilindungi.
“Besar harapan Kami, semakin hari orang semakin sadar babwa semua kekayaan intelektual itu harus dilindungi,” ungkapnya.
Khusus tenun ikat, kata dia, terdapat dua bentuk perlindungan. Yaitu personal dan komunal. Menuurtnya, perlindungan secara peesonal dilakukan, jika tenun ikat dibuat dengan kreasi dan motif sendiri.
“Kalau kreatifitas sendiri itu masuk perlindungan hak cipta. Tetapi kalau milik leluhur jaman dahulu kala, maka karya itu masuk di komunal indikasi geografis,” terangnya.
“Dan sekarang ini sudah mendapat perlindungan indikasi geografis itu di Sikka dan Alor. Sementara di Sumba Timur, Ngada, dan Sabu itu masih dalam proses,” tandasnya.***