KUPANG, HN – Kasus kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan. Sedangkan kekerasan seksual mengalami peningkatan.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias, saat audiensi dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat memberikan apresiasi atas capaian dari Pemprov NTT.
Menurut Susilaningtias, pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap data TPPO di NTT, dan memang terbukti sudah mengalami penurunan.
“Kemarin saya cek datanya di kami, dan memang sudah menurun. Lambat laun menurun, laporan dan permohonan perlindungan terkait kasus TPPO di NTT,” ujar Susilaningtias, Rabu 20 Juli 2022.
Dia menjelaskan, justru kasus yang mengalami peningkatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini adalah kasus kejahatan seksual.
“Justru yang naik di NTT adalah kekerasan seksual. Kami minta perhatian serius untuk penanganan kasus kejahatan seksual ini,” tegasnya.
Alumni Universitas Brawijaya ini juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyediakan gedung untuk kantor Perwakilan LPSK di Provinsi NTT.
“Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari delapan provinsi yang sangat responsif dan aktif untuk membentuk Sahabat Saksi Korban,” jelasnya.
“Hari Jumat, 22 Juli lusa, kami akan mengadakan kegiatan terkait ini dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait,” tambahnya.
Pihaknya sekarang sedang merancang program dengan Bappenas agar pihak lain juga dilibatkan dalam penguatan LPSK. Pihak manapun bisa membantu LPSK untuk perlindungan saksi dan korban.
“Jadi bukan hanya tugas LPSK semata. Dengan keterlibatan berbagai pihak lain ini diharapkan dapat mempercepat bantuan terhadap saksi dan korban,” jelas Susi.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan terus berupaya mengatasi kasus TPPO di NTT.
Menurut Gubernur Laiskodat, faktor utama timbulnya kasus TPPO adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, ditambah faktor pendorong lain seperti ajakan dari oknum, orang tua, maupun sahabat.
“Pemerintah Provinsi serius untuk mengatasi kemiskinan ini lewat berbagai program di bidang pertanian seperti TJPS, pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan, pengembangan pariwisata dan berbagai upaya lainnya,” terangnya.
Berdasarkan data BPS yang dirilis beberapa waktu lalu, Provinsi NTT masuk dalam 10 besar provinsi yang mengalami penurunan sejumlah orang miskin terbesar per Maret 2022.
“Walaupun dalan situasi pandemi, diterjang badai Seroja dan dihantam wabah virus Afrika yang menyerang ternak babi, namun jumlah penduduk miskin di NTT per maret 2022 menurun 14,7 ribu (0,39 poin) terhadap September 2021 dan 37,7 ribu (0,91 poin) terhadap Maret 2021,” tandasnya.***