DPRD Ragu TN Komodo Dikelola PT. Flobamor

KUPANG, HN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Inche Sayuna menanggapi serius keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjuk PT. Flobamor sebagai pihak ketiga dalam pengelolahan Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Sebagai DPRD NTT, pihaknya sangat meragukan PT. Flobamor untuk mengelolah TN Komodo, karena memiliki banyak catatan buruk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTT.

“Karena evaluasi kami terhadap PT. Flobamor, saya kira catatan DPRD cukup banyak terkait kinerja maupun  LHP BPK, sehingga perlu di audit dulu,” ujar Inche Sayuna, Selasa 2 Agustus 2022.

BACA JUGA:  Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 Resmi Diberlakukan

Dia menjelaskan, Gubernur Viktor Laiskodat memang memiliki hak penuh untuk menunjuk perusahan mana yang akan mengelolah TNK. Tetapi harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai.

“Karena kalau dengan kondisi sekarang, maka saya ragu PT. Flobamor bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemprov NTT. Karena evaluasi kami terhadap kinerja mereka itu buruk,” tegasnya.

BACA JUGA:  Fraksi PAN DPRD NTT Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Warga Eks Timtim di Belu

Ia menerangkan, DPRD NTT sudah memberikan catatan keras kepada Pemprov NTT untuk segera menunjuk BPK RI perwakilan NTT melakukan investigasi khusus kepada PT. Flobamor terkait kinerja mereka.

“Memang semua pandangan fraksi bahwa PT. Flobamor harus di audit terkait kinerjanya sesuai catatan DPRD, yang merujuk pada LHP BPK. Karena kami punya catatan buruk,” ungkapnya.

Tetapi kemudian jika gubernur memberikan kepercayaan kepada PT. Flobamor mengelolah Taman Nasional Komodo, maka itu merupakan hak penuh dari Pemprov NTT.

BACA JUGA:  Akhiri Kunker di NTT, Gubernur Laiskodat: Terima Kasih Bapak Presiden

“Tetapi dengan catatan, harus diperkuat dengan sumber daya yang jauh lebih baik, dengan sistem yang lebih terkontrol lagi. Kalau hanya mengandalkan yang sekarang, saya punya keraguan,” terangnya.

Manajemen PT. Flobamor harus dibenahi lagi, ditambah sumber daya yang bagus, sehingga masyarakat bisa menaruh harapan penuh kepada PT. Flobamor sebagai pihak pengelolah TNK.

“Kalau pa gubernur tetapkan PT. Flobamor, maka kita harap ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Sehingga bisa mendapatkan benefit yang baik untuk daerah,” tandasnya.***

error: Content is protected !!