JAKARTA, HN – Pernyataan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, yang mengaku siap maju sebagai Calon Presiden (Capres) Negara Republik Indonesia (RI) tahun 2024 berbuntut panjang.
Buntut pernyataan Ganjar Pranowo, ia dipanggil Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Komarudin dan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto.
Ganjar Pranowo, mengaku telah dipanggil sebanyak tiga kali, menyusul pernyataan komunikasi politiknya di publik, terkait kesiapannya maju sebagai calon presiden.
Dari hasil pertemuan, Ganjar Pranowo diberikan sanksi teguran lisan. “Saya dipanggil sudah tiga kali,” kata Ganjar di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin 24 Oktober 2022.
Ganjar menegaskan, urusan capres dan cawapres ditentukan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia juga menyebut selama ini tidak pernah membuat tim relawan sendiri.
“Di PDIP soal capres kan sudah jelas. semua keputusan ketua umum,” ujar dia.
Sementara itu, Dewan Kehormatan PDIP memberi sanksi kepada Ganjar karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik.
Hasto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat No 4503/internal/dpp-10/2022 yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat PDIP pada 7 Oktober lalu.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto.
“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi,” kata Hasto.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Ganjar memang tidak melanggar aturan internal, namun komunikasi politiknya membuat publik multitafsir.
“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ungkapnya.
Diketahui, Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (CNN/HN).***