KUPANG, HN – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebut solusi terbaik untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan cara menanam kelor.
Demikian disampaikan Gubernur Viktor Laiskodat saat menghadiri acara perayaan Yubileim 150 Tahun Congregation Daughters of Charity Of The Most Pecious Blood (DCPB), Jumat 6 Januari 2023.
Dalam sambutannya, Gubernur Laiskodat mengajak gereja untuk berkolaborasi dalam rangka mengatasi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Salah satu cara sederhana untuk atasi Kemiskinan di NTT adalah dengan tanam kelor. Kelor ini dapat dipanen terus menerus, selama kurang lebih 60 tahun,” jelasnya.
“Itulah kenapa saya minta para suster untuk tanam 1.000 pohon kelor. Dan saya percaya para suster akan mampu melakukan ini,” tambahnya.
Menurutnya, kelor memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dimana satu pohon kelor bisa menghasilkan 3 kilogram daun basah. Jika 1000 pohon dikali tiga kilogram dikali Rp5 ribu per kilo, maka akan menghasilkan uang Rp15 juta.
“Dan hasil seperti ini akan terus berlangsung selama 60 tahun. Kalau dalam satu rumah tangga punya seribu pohon kelor, dapat dipastikan jumlah keluarga miskin akan berkurang dengan signifikan,” terangnya.
Ia menjamin ketersediaan pasar dan permintaan yang tinggi terhadap daun kelor. Karena tepung kelor merupakan salah satu tepung dengan harga yang sangat mahal.
Di Jepang, kata dia, harga tepung kelor bisa mencapai Rp500 ribu per kilogram. Sementara di Kupang, harganya bisa capai Rp100 ribu per kilogram.
“Kelor ini dijuluki miracle tree. Punya kandungan protein dan vitamin yang sangat tinggi. Makan kelor akan membuat anak-anak pintar,” ungkapnya.
Dia menerangkan, Pemprov NTT sudah berencana untuk mengekspor sebanyak 14 ton kelor ke Jepang. Permintaan sangat banyak, namun bahan baku yang dimiliki masih terbatas.
“Karena itulah mengapa saya selalu ajak dan minta kita semua tanam kelor. Memang masih banyak komoditi lain di NTT. Namun kelor ini merupakan cara sederhana untuk keluar dari kemiskinan dan kesulitan,” terangnya.
Ia menambahkan, gereja juga harus terlibat aktif dalam pengendalian penambahan penduduk sebagai bagian dari upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin.
Pemerintah memang sudah menugaskan BKKBN untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, tapi gereja juga harus berperan aktif.
“Hal ini agar tidak terjadi penambahan orang miskin. Berbagai kebijakan bisa dibuat gereja untuk mendukung politik pengendalian orang miskin ini,” pungkasnya.***