Korpri dan Tapera Siap Bantu Kembalikan Dana Tabungan Perumahan PNS yang Tunggak

JAKARTA, HN – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Korpri siap bantu mengembalikan dana tabungan perumahan PNS yang masih tunggak.

Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh mengajak instansi terkait seperti BP Tapera, Dukcapil, BKN, PUPR dan Taspen untuk berkolaborasi menuntaskan persoalan itu.

“Agar pengembalian dana Tabungan Perumahan PNS bisa dibayar bersamaan dengan pembayaran THT oleh Taspen, saat ASN tersebut pensiun,” ujar Zudan di Jakarta, Selasa 31 Januari 2023.

Menurut Zudan, BP Tapera dan Korpri terus berupaya membereskan masalah pengembalian dana tabungan Perumahan PNS yang masih tunggak.

“Kami akan bantu, karena banyak sekali laporan masuk ke Korpri, yang belum sempat dibayar pengembalian dana setelah pensiaun,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Korpri akan membuat desk kecil, sehingga kalau ada yang belum sempat dibayarkan uangnya, silahkan lapor, dan datanya akan diserahkan ke BP Tapera untuk diproses.

“Berikutnya, nanti Korpri, Dukcapil, Tapera, BKN dan Taspen, kita duduk bersama, dipimpin oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sebagai Dirjen yang membidangi masalah ini, agar saat ASN pensiun pengembalian dana tabungan perumahannya dapat diberikan bersamaan dengan THT yang diberikan oleh Taspen,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Kopi Flores Bakal Dipromosikan dalam Ajang G20

Zudan kemudian mengajak ke enam institusi ini untuk berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik kepada para ASN yang pensiun dan ASN yang ingin memiliki rumah.

“Korpri mendukung penuh, karena ini juga bagian dari mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya,” terang Zudan.

Berdasarkan data yang disampaikan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir. Herry Trisaputra, SE, MT, ada 12,7 juta untuk penyediaan rumah para PNS dan 23 juta yang harus diperbaiki.

“Selaku Ketua Umum Korpri sangat berterima kasih atas penyelenggaraan program ini, dan kita di Korpri mendukung penuh bagaimana ASN bisa memiliki rumah pertama,” tandasnya.

Sementara Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR menyampaikan, pihaknya saat ini masih dihadapkan masalah besar, yaitu deadlock perumahan sebesar 12,7 juta.

BACA JUGA:  HUT Korpri ke-51 Jadi Momentum Membumikan Nilai Dasar ASN Berakhlak

Menurutnya, angka ini selalu diulang terus menerus untuk mengingatkan, bahwa tugas tugas BP Tapera masih sangat besar.

“Karena didepan kita ada 12,7 juta yang harus diselesaikan, kemudian juga ada 23 juta rumah tidak layak huni yang harus ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, mengucapkan terima kasih kepada Korpri yang telah bekerjasama dengan BP Tapera melakukan roadshow sosialisasi rumah pertama bagi ASN di 13 Provinsi pada Tahun 2022.

Adi mengakui bahwa BP Tapera telah melakukan banyak terobosan dalam perbaikan pelayanan, meski kinerja dan capaian itu  belum memenuhi keinginan dan harapan seluruh peserta PNS Pensiun dan ahli waris dalam hal pengembalian dana.

“Namun BP Tapera akan terus memperbaiki kualitas layanannya, dan hari ini berkomitmen kepada seluruh Peserta Tapera, bahwa BP Tapera akan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. (KH).***