KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikabarkan akan berupaya memperpanjang masa kerja tenaga kontrak atau honorer di setiap Kabupaten/Kota se-NTT.
Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, saat menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT di ruang kerjanya, Senin 6 Februari 2023.
“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama Penjabat Walikota Kupang dan Bupati se-NTT terkait mutasi dan tenaga kontrak di setiap daerah, mengingat tenaga kerja ini masih sangat dibutuhkan,” ujar Gubernur Laiksodat.
Menurutnya, ia akan berupaya memperpanjang masa kerja mereka, sehingga proses penyelenggaraan pemilu dan pengawasan tidak berhenti di tengah jalan.
“Karena bagaimanapun, para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja KPU dan Bawaslu di seluruh NTT,” jelasnya.
Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan, saat ini pihaknya fokus kepada pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu.
“Kalau ada pelanggaran yang terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu kami juga melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan kendala yang dihadapi Bawaslu menjelang proses pemilihan umum yakni terkait mutasi pegawai dan posisi tenaga honorer di tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan di berbagai Kabupaten/Kota di NTT.
“Terkait dengan mutasi ASN, kita minta bapak Gubernur agar memperhatikan teman-teman di sekretariat Bawaslu diberbagai daerah Kabupaten/Kota se-NTT, agar tidak dipindahkan dulu, mengingat hal itu akan mempengaruhi alur kinerja yang sudah dibangun,” jelasnya.
Dia berharap agar Gubernur NTT perhatikan masalah itu, karena akan sangat berpengaruh terhadap jalanya pemilu nanti.
“Paling tidak ada upaya dari Pemprov NTT dan Kabupaten/Kota, untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini, sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,” tandasnya.***