KUPANG, HN – Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana DAU tahun 2021 sebesar Rp157 miliar yang diperuntukan bagi guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Anita Gah, dari dana sebesar Rp157 rupiah, harusnya setiap guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) wajib menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp4.800.000 rupa rupiah.
“Namun kenyataannya, para guru honorer di NTT hanya dibayar sebesar Rp3.100.000 rupiah. Artinya mereka belum menerima tunjangan,” ujar Anita Gah kepada wartawan, Jumat 10 Maret 2023.
“Sehingga, saya mendukung salah satu poin dari petisi guru P3K yang ingin membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Anita Gah menambahkan.
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan sisa anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.157 miliar rupiah yang diperuntukan bagi guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya mau tanya, itu dana DAU tahun 2021 sebesar Rp157 miliar yang seharusnya dipakai untuk mengangkat guru honorer itu realisasinya mana?. Kan mereka sudah terima uangnya,” tegas Anita Gah kepada wartawan.
Dia menjelaskan, sasarannya dari dana sebesar Rp157 miliar itu diperuntukan bagi delapan ribuan guru honorer. Sehingga patut dipertanyakan sudah berapa banyak guru honorer yang diangkat Pemprov NTT.
“Jadi Kadis Pendidikan harus kasih data yang valid. Bukan suruh saya untuk cek ke BKN. Itu sangat aneh. Dan kalau sudah diangkat, berapa banyak. Terus guru honorer itu dibayar berapa,” tanya Anita Gah.
Menurut Anita Gah, dari anggaran sebesar Rp157 miliar, harusnya setiap guru honorer yang sudah diangkat mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp4.800.000. Namun kenyataanya mereka hanya dibayar Rp3.100.000.
“Justru Itu yang saya mau katakan bahwa Kadis Pendidikan itu yang tidak valid. Karena dia mengatakan guru honorer dibayar Rp4.800.000 itu bohong. Kenyataannya mereka hanya terima Rp3.100.000. Saya punya datanya,” ungkap Anita Gah.
“Artinya guru honorer belum mendapat tunjangan. Jangan kaburian air. Saya minta realisasi uang Rp157 miliar kok dia ngomong data di BKN. Yang dia ngomong itu adalah untuk perekrutan honorer tahun 2023 yang kita tidak bicarakan,” tambah Anita Gah.
Dia kemudian menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggata Timur, Linus Lusi yang dinilai ngawur.
“Masa seorang Kadis kok ngomongnya ngawur begitu. Kalau saya mau bilang, copot saja itu Kadis. Orang omongnya lain kok jawabnya lain,” pungkasnya.***