KUPANG, HN – Fraksi PDIP DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT serius memberantas sindikat mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Demikian ditegaskan juru bicara Fraksi PDIP, Emanuel Kolfidus, S.Pd, saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP DPRD NTT terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD TA 2022, Rabu 24 Mei 2023.
Berlandaskan komitmen kemanusiaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memimpin upaya penghentian TPPO dan mencegah kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
“Karena hal ini sangat berkaitan dengan penegakkan dan penghormatan terhadap hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Emanuel Kolfidus.
Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah melalui OPD terkait mulai melakukan upaya mitigasi kebencanaan akibat datangnya musim kemarau.
“Seperti bencana kekeringan dan kebakaran, krisis air minum bersih, krisis pangan dan serangan nohama dan penyakit,” ungkapnya.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah agar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan tenaga kontrak yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kebencanaan dan pertanian.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah melalui OPD terkait memberikan kontribusi atas upaya pencegahan rabies di Kabupaten Sikka yang telah ditetapkan sebagai satu keadaan darurat.***