SUMBA, HN – Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI, Oktobius Wiritana Ringu meminta masyarakat Sumba menyiapkan kader terbaik untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2024.
Menurutnya, Sumba selalu dikatakan sebagai penentu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT, namun tidak bisa jadi pilihan dalam pencalonan gubernur maupun wakil gubernur.
“Ini harus jadi tantangan dan pergumulan orang Sumba di tahun 2024 untuk mempersiapkan orang Sumba yang mewakili kita di Pilgub 2024 nanti,” ujar Oktobius, Selasa 4 Juli 2023.
Politisi Partai Gerinda ini menyayangkan kepekaan masyarakat Sumba dalam urusan politik. Padahal, ikatan keluarga Sumba sangat erat, baik dalam urusan adat kawin mawin, kematian, maupun urusan adat lainnya.
“Tetapi kenapa saat politik kita tidak bersatu, melainkan saling bermusuhan. Itu yang menjadi persoalan dan tantangan buat kita, untuk tetap bersatu dalam urusan apapun di pulau ini,” tegasnya.
Dia menjelaskan, masyarakat Sumba harus sudah punya figur untuk didukung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2024 nanti.
“Jangan hanya bangga jadi penentu untuk orang lain duduk jadi gubernur. Tetapi tentukan orang kita (Sumba) yang duduk disana, sehingga benar-benar jadi penentu,” jelasnya.
Sebenarnya, kata dia, orang Sumba kalau dilihat dari ikatan keluarga mulai ujung Weijelu hingga ujung Kodi, pasti ada benang merah dan hubungan pertalian.
“Itu terbukti, ketika dalam urusan adat le-luri (pernikahan, kawin mawin) maupun urusan li-meti (kematian). Dalam persamaan penguburan, selalu ada saja keluarga jauh yang hadir, ini membuktikan bahwa kita bisa bersama-sama orang Sumba untuk urusan apapun pulau ini,” ungkapnya.
Dijelaskan Oktobius, jika berbicara tentang kebersamaan, itu sudah ada sejak zaman leluhur, dan bukan baru sekarang. Buktinya batu kubur hanya ada di Pulau Sumba. Tidak ada di pulau lain di NTT bahkan di Indonesia.
“Seperti kuurmegalitik. batu – batu besar itu bisa ada di tengah kampung, diangkat dari tempat jauh tidak mungkin terjadi kalau bukan karena ada yang namanya kebersamaan itu. Dan itu hanya ada di Sumba,” jelasnya.
Namun, kata dia, yang jadi persoalan adalah kebersamaan atau nilai-nilai itu justru hilang, ketika masuk kedalam wilayah politik.
“Ini lagi yang harus di bangun kembali, bahwa kita harus selalu bersama, bukan hanya dalam urusan adat dan kebudayaan. Tetapi urusan politik pun orang Sumba harus tunjukkan bahwa kita itu masih bisa selalu bersama,” terangnya.
“Jadi tidak ada yang menonjolkan diri, ada yang lebih ada yang kurang, siapapun dia orang Sumba yang dianggap mampu harus kita solid sebagai keluarga Sumba untuk dorong dia mencapai sebuah keberhasilan yang di maksud,” tambahnya.
Jika nilai kebersamaan itu bisa dikelola secara baik, tentu bisa menjadi potensi yang sangat besar. Namun selama ini masih terbatas pada wilayah – wilayah adanya. Beda dengan dulu, yang kita ketahui seluruh Sumba.
“Kita orang Sumba itu selalu bersatu, bahkan setelah di pisah oleh batas-batas administrasi pemerintahan, ada Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur, artinya ada istilah orang SBD ini orang Sumba Barat. Padahal istilah ini dulu tidak pernah ada, bahwa kita berangkat dari satu nilai yang sama, dari leluhur yang sama dan dari budaya yang sama. Hal-hal yang sama kita perjuangkan harusnya kita tetap bisa bersama-sama apapun itu alasannya tidak ada,” tegasnya.
Pengusaha hortikultura itu menyebutkan bahwa batas administrasi itu yang memisahkan nilai-nilai itu sendiri, sehingga harus dimunculkan kembali kepekaan sebagai orang Sumba.
“Kita ada karena kita bersama-sama. Semog masyarakat Sumba kembali menyadari tentang hal-hal seperti itu,” tandasnya.***