Hukrim  

Marthen Konay Berpotensi Bebas, Paul Hariwijaya Sebut Ada Dugaan Praktek Pembiaran

KUPANG, HN – Tim kuasa hukum keluarga korban Roy Herman Bolle yang dipimpin Paul Hariwijaya mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk ketiga kalinya dalam upaya mengawal kasus pembunuhan di Oesapa, Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Kedatangan mereka adalah untuk menanyakan terkait nama salah satu tersangka atas nama Marthen Soleman Konay yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sayangnya, Kejaksaan Negeri Kota Kupang tetap menolak perpanjangan masa tahanan Marthen Konay, dengan alasan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam SPDP.

Kuasa hukum keluarga korban, Paul Hariwijaya mengatakan, meski nama Marthen Konay tidak tercantum dalam SPDP, penyidik Polres Kupang Kota telah memberitahukan tentang penetapan tersangka dan penahanan Marthen Konay pada tanggal 25 September 2023 lalu.

“Berdasarkan informasi dari penyidik, memang tidak ada nama Marthen Konay dalam SPDP. Tetapi pemberitahuan tentang penetapan tersangka dan penahanan Marthen sudah diberitahukan per tanggal 25 September 2023,” ujar Paul, Kamis 12 Oktober 2023.

BACA JUGA:  Polisi Gagalkan Pengiriman 23 Calon PMI Ilegal ke Kalimantan Tengah

Menurut Paul, mereka sudah mengkonfirmasi informasi ini ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan pihak kejaksaan mengakui adanya pemberitahuan tentang penetapan tersangka dan penahanan Marthen Konay.

Paul mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang tidak memberikan petunjuk atau penjelasan setelah menerima pemberitahuan dari penyidik mengenai penetapan tersangka baru, meskipun tidak tercantum dalam SPDP.

“Kenapa sehari atau beberapa hari setelah penahanan, Kejari Kota Kupang tidak memberikan petunjuk atau penjelasan terkait pemberitahuan penetapan tersangka dan penahanan Marthen Konay yang harus dilengkapi dengan SPDP, atau harus termuat dalam SPDP sendiri,” ujar Paul.

BACA JUGA:  Vivick Tjangkung Siap Tindak Tegas Penimbun BBM di Lembata

Paul mengaku khawatir, jika nama Marthen Konay tidak tercantum dalam SPDP, maka dia harus dibebaskan demi hukum, meski polisi memiliki cukup bukti untuk menahannya sebagai tersangka.

Paul menilai ada dugaan praktek pembiaran di Kejaksaan Kota Kupang, yang memungkinkan pembebasan tersangka hanya karena tidak tercantum dalam SPDP.

“Kami tetap berpendapat bahwa ada dugaan praktek pembiaran di Kejari Kota Kupang. Mereka sengaja biarkan hal ini terjadi,” ungkapnya.

“Sehingga, saat penyidik hendak memperpanjang masa tahanan Marthen Konay, maka jaksa bisa dengan mudah memberikan jawaban bahwa nama Marthen Konay tidak ada dalam SPDP,” tambahnya.

Paul menegaskan, praktek seperti itu merupakan bagian dari cermin atau potret penegakan hukum yang sangat buruk dan menyedihkan.

“Karena hanya tidak tercantumnya nama Marthen Konay di SPDP, terduga pelaku yang sudah memenuhi syarat materiil sebagai tersangka dilepaskan dengan mudah seperti itu,” ungkapnya.

BACA JUGA:  PMKRI dan Aliansi Masyarakat Matim Desak Kejari Bebaskan Tersangka Kasus Terminal Kembur

Paul berjanji untuk terus mengawal kasus ini, dan akan mengambil langkah hukum, jika Marthen Soleman Konay dibebaskan.

“Kalau dia bebas tentu kami selaku kuasa hukum akan ambil langkah hukum yang menurut kami relevan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Mereka berencana mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam waktu dekat terkait penolakan perpanjangan tahanan dengan alasan nama tersangka tidak tercantum dalam SPDP.

Selain itu, mereka juga akan mengirim surat ke Mabes Polri untuk menyoroti saling lempar tanggung jawab dalam penanganan kasus ini, dengan harapan Kapolri dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini.***

error: Content is protected !!