KUPANG, HN – Pelaksanaan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) Cabang Olahraga (Cabor) tinju sudah digelar sebanyak dua kali.
Edisi pertama digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pra PON kedua akan dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi NTT bulan Oktober mendatang.
Ketua panitia pelaksana Pra PON NTT, David Selan, SE, MM, mengaku pihaknya tengah menghadapi kendala serius jelang pelaksanaan Pra PON II 2023.
Menurutnya, hingga saat ini panitia sudah bekerja maksimal, namun dana yang tersedia untuk pelaksanaan Pra PON II 2023 masih nihil.
“Panitia sudah bekerja maksimal, walaupun dana hingga saat ini masih nihil,” ujar David Selan kepada wartawan di Kupang, Senin 16 Oktober 2023 siang.
Meski terkendala anggaran, David mengaku pihaknya tetap optimis untuk melancarkan kegiatan Pra PON II 2023 Pertina di Provinsi NTT.
“Walaupun anggaran masih nihil, kami tetap optimis bahwa kegiatan Pra PON II ini harus bisa berjalan,” ungkap David Selan.
Untuk kelancaran Pra PON II, panitia sudah membagi 6 hingga 7 seksi yang diisi personil dari Pertina, kampus, dan pihak luar yang berpengalaman.
David Selan mengaku prihatin dengan rekomendasi dari Pemprov NTT dan KONI untuk menjadi tuan rumah Pra PON II 2023 Pertina di NTT.
Meski menjadi tuan rumah, kata David Selan, alokasi dana untuk kegiatan Pra PON II di Nusa Tenggara Timur justru tidak diberikan.
Dia menyebut, pada periode-periode sebelumnya, biasanya anggaran untuk satu event mencapai Rp600 hingga Rp700 juta. Namun kali ini menjadi tuan rumah justru anggaran tidak ada.
“Jadi kita bisa gugat pemerintah. Tetapi saya tidak mau perpanjang masalah ini. Kami hanya minta itikad baik dari pemerintah untuk bisa membantu kami,” tegasnya.
David Selan berharap pemerintah dapat membantu dan mempertimbangkan pemberian dana hibah untuk menjamin kelancaran Pra Pon II 2023.
“Sesungguhnya, ada 30 provinsi yang hadir. Kalau mereka datang dengan 300 atlet kemudian gagal, siapa yang malu?,” terangnya.
Sehingga, kata dia, peluang yang bisa dilakukan adalah melalui dana hibah, agar kegiatan Pra PON II bisa berjalan dengan lancar.
“Karena kami sudah usaha dari upaya kami sendiri, tetapi dana tidak bisa sampai seperti yang kita inginkan. Kita juga tidak mungkin harapkan kontribusi peserta,” terangnya.
Dia menegaskan, jika tidak ada respon atau itikad baik dari pemerintah, maka mereka akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Pemprov NTT.
“Karena mereka tidak menunjang apa yang sudah mereka lakukan. Ini kan kasihan. Kita mau urus olahraga, tetapi berurusan dengan hukum,” terangnya.
David Selan menyebut mereka tidak sedang mengancam pemerintah. Tetapi hanya berharap agar masalah yang tengah dihadapi bisa diatasi melalui dana hibah untuk kelancaran kegiatan ini.
“Pemerintah seharusnya berbaik hati dan mau peduli terhadap kita dengan sumber dana hibah dari mana untuk membantu kita,” jelasnya.
“Saya jujur, di dalam anggaran perubahan itu kami cek tidak ada untuk dimasukan dalam Pra PON. Itu yang kita sesali,” tambah David Selan.
David menambahkan, dana yang diperlukan mencapai Rp1,1 miliar, sementara yang tersedia saat ini hanya Rp100 juta rupiah. “Bagaimana kegiatan mau berjalan,” jelasnya.
Panitia, kata dia, akan berupaya mencari dana tambahan dari sumber-sumber lain seperti BUMD dan BUMN yang ada di Kota Kupang yang kiranya bisa membantu melalui dana CSR.
“Jadi kami siap mengajukan proposal kepada pihak-pihak yang bersedia membantu kami,” tandasnya.***