Hukrim  

Praperadilkan Polresta Kupang Kota, Yanto Ekon Sebut Penetapan Tersangka Marthen Konay Tidak Sah

Yanto Ekon (Foto: Ist)

KUPANG, HN – Tersangka Marthen Konay melalui kuasa hukumnya mempraperadilkan Polresta Kupang Kota terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Roy Herman Bolle di Oesapa, Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Kuasa hukum Marthen Konay, Yanto Ekon menyebut penetapan tersangka terhadap klien mereka Marthen Konay dinilai tidak sah.

Menurutnya, ada dua alasan yang menjadi dasar mereka mengajukan praperadilan terhadap Polresta Kupang Kota. Alasan pertama, kata dia, berkaitan dengan prosedur penyidikan.

Yanto Ekon mengacu pada KUHP, putusan MK, dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang mengatakan sebelum dilakukan penyidikan, penyidik harus menerbitkan SPDP, dan disampaikan ke penuntut umum, pelapor maupun terlapor.

“Tetapi faktanya, SPDP itu tidak pernah diberikan kepada Marthen Konay,” ujar Yanto Ekon kepada wartawan di Kupang, Senin 30 Oktober 2023 siang.

BACA JUGA:  George Hadjoh Lepas Peserta Pawai Takbiran Laut di Kota Kupang

Kedua, Yanto Ekon menyebut dalam pernyataan Plt. Kajari Kota Kupang Shirley Manutede, mengatakan bahwa nama Marthen Konay tidak tercantum dalam SPDP.

“Itu artinya kami berkesimpulan bahwa mulai penyidikan sampai penetapan tersangka dan penahanan Marthen Konay itu tidak sah,” ungkapnya.

Selain itu, Yanto Ekon mengkritik bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti yang cukup, sesuai dengan KUHP dan putusan MK.

Menurut Yanto Ekon, dua alat bukti yang cukup tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi harus dinilai juga dari segi kualitas.

“Tetapi yang kami peroleh fakta bahwa penetapan tersangka Marthen Konay, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tidak terpenuhi,” terangnya.

Sehingga dalam permohonan praperadilan yang diajukan, tim kuasa hukum Marthen Konay memohon agar penetapan tersangka dan penahanan Marthen Konay dibatalkan.

“Jika permohonan ini dikabulkan, maka Marthen Konay harus dibebaskan dari rumah tahanan,” terang Yanto Ekon.

BACA JUGA:  BNNP NTT Monitor Modus Peredaran Liquid Vape Mengandung Narkoba

Dia menjelaskan, persoalan benar atau tidaknya perbuatan dari Marthen Konay bukan menjadi dasar utama yang mereka persoalkan, karena itu ada di dalam pokok perkara.

Tetapi yang dipersoalkan dalam praperadilan ini hanya dua, yakni prosedur penyidikan tidak disertai SPDP dan penetapan tersangka yang tidak didasari dua alat bukti yang cukup, sebagaimana diperintahkan oleh KUHP dan putusan MK.

“Buktinya keluarga korban demo di Kejaksaan, karena nama Marthen Konay tidak ada dalam SPDP. Artinya dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

“Karena prosedur penyidikan menurut kami itu tidak sah, demikian bukti permulaan yang menunjukan Marthen Konay turut serta,” pungkasnya.

Kuasa hukum lainnya, Ali Antonius menyebut dirinya yang mendampingi pemeriksaan Tejo alias Matius Alang dan Pito Laubura yang menggonceng Matius Alang saat itu.

BACA JUGA:  Polres Lembata Gagalkan Penyelundupan 1.500 Liter BBM Bersubsidi, 2 Pelaku Diamankan

Berdasarkan keterangan Matius Alang, menyebut bahwa perbuatan itu dilakukan secara spontan, tanpa adanya perintah dari pihak manapun.

“Dia lakukan itu spontan dalam situasi perkelahian, dan bukan diperintah atau disuruh oleh seseorang. Mereka juga tidak tahu menahu tentang voice note, dan tidak mendengar isi dari voice note itu,” ungkapnya.

Sehingga, kata Ali Antonius, tidak menjadi sinkron, jika Marthen Konay ditersangkakan karena terlibat dalam kasus pembunuhan Roy Herman Bolle.

“Karena perbuatan dari Matius Alang ini di luar pengetahuan Marthen Konay,” tegasnya.

Selain itu, Ali Antonius menekankan bahwa tindakan Matius Alang di TKP tidak ada keterkaitan dengan keluarga Konay.

“Matius Alang di TKP sama sekali tidak ada kaitan dengan keluarga Konay,” pungkasnya.***

error: Content is protected !!