Hukrim  

Rawan Tambang Tak Berizin, Pemkab Sumba Tengah Siapkan Kebijakan Tegas

Lokasi tambang sertu PT. Bumi Indah, di Laingu Dowu, kecamatan KTS, Sumba Tengah (Foto: Ist)

SUMBA, HN – Usaha tambang galian C, seperti sertu, menjadi sorotan utama karena minimnya perhatian terhadap dampak lingkungan hidup. Penambangan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap lingkungan sekitar.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, Soviyan Kolowo, menyoroti pentingnya memberikan perhatian serius terhadap aktivitas tambang di Kabupaten Sumba Tengah.

Ia menerangkan, izin tambang galian C saat ini memang sudah dialihkan ke tingkat provinsi, namun daerah tetap memegang hak dan tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan tambang di Sumba Tengah.

BACA JUGA:  Tuntut Ganti Rugi Lahan, Warga SBD Blokir Jalan Menuju Kantor Bupati

Kolowo menegaskan perlunya penanganan tuntas dengan fokus pada reklamasi agar lingkungan tidak terkena dampak negatif.

Dia menegaskan, siapapun yang melakukan aktivitas tambang harus wajib bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi, agar tidak berakibat buruk terhadap lingkungan sekitar lokasi tambang.

“Jadi dalam waktu dekat, kami akan membuat kebijakan untuk menuntut setiap pihak yang ingin melakukan penambangan galian C untuk bertanggung jawab melakukan reklamasi,” ujar Soviyan Kolowo, Selasa 5 Desember 2023.

Menurut dia, aktivitas tambang seperti galian C di Kabupaten Sumba Tengah tidak pernah diberlakukan izin sebagaimana di daerah lain.

BACA JUGA:  Bocah Penjual Jagung “Menggenggam” Mimpi Jadi Prajurit

Dia menjelaskan, meskipun ada upaya pengawasan, tetap ada keterbatasan, sehingga bekas tambang sering kali dibiarkan tanpa proses reklamasi, menyebabkan dampak yang merugikan lingkungan.

“Apalagi jika lokasi tambang dekat pemukiman penduduk pasti akan sangat berdampak, jika selesai tambang tidak diratakan kembali atau tidak diperbaiki kembali ya pasti sangat berdampak pada lingkungan, sehingga kedepan akan menjadi perhatian serius oleh kami agar direklamasikan dulu baru ditinggalkan,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Jaksa Layangkan Surat Panggilan untuk Mantan Wabub Flotim

Sementara itu, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah, Keda Rambu Katta, mengeluhkan bahwa aktivitas tambang terbentur izin yang sudah dialihkan ke provinsi.

Hal itu, kata dia, menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan, sehingga sinergi antar dinas dianggap sebagai salah satu solusi untuk menangani persoalan aktivitas tambang di Sumba Tengah.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk menentukan kewenangan yang pasti dalam pengawasan terhadap aktivitas tambang di Sumba Tengah,” kata Katta.***

error: Content is protected !!