Jelang Pencoblosan, Bawaslu Pastikan Pengawasan Ketat di TPS Dekat Posko Tim Pemenangan

JAKARTA, HN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan bahwa pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berdekatan dengan posko atau rumah tim pemenangan kampanye akan diperketat menjelang Pemilu 2024.

Menurut Bagja, hal ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bagja menjelaskan, TPS yang berdekatan dengan posko tim pemenangan memiliki potensi terjadinya mobilisasi massa dan ajakan kampanye yang dapat mengganggu proses pemilu.

BACA JUGA:  Dari Ladang ke Parlemen, Oktobius Ringu Jadi Inspirasi Petani Milenial di Pulau Sumba

Meskipun tidak ada larangan resmi terkait posisi TPS, Bagja menekankan pentingnya perhatian dari pengawas, pemantau, dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas serta mencegah pelanggaran.

“Harus ada perhatian khusus dari pengawas, pemantau dan masyarakat agar menjaga kondusifitas dan mengantisipasi terjadinya dugaan pelanggaran, mobilisasi dan lain-lain,” ujar Bagja dilansir Bawaslu RI, Selasa 13 Februari 2024.

BACA JUGA:  Bawaslu Waspadai Penggunaan Printer dan Scanner Sebagai Alat Bantu Rekapitulasi Suara

Menurut data Bawaslu, kata dia, terdapat 21.947 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya berdekatan dengan posko pemenangan. 

Selain itu, Bagja menambahkan pengawas pemilu juga diinstruksikan untuk intensif mengawasi TPS-TPS yang memiliki kerawanan lain seperti 3.875 TPS rawan terjadi praktik politik uang/ pemberian barang, 4.211 TPS yang sulit dijangkau, dan 10.794 TPS rawan bencana banjir, tanah longsor dan gempa.

BACA JUGA:  Berpotensi Maju di Pilgub NTT, Ini Respon Julie Laiskodat

“Patroli pengawasan kami akan melibatkan polisi, KPU, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak terafiliasi parpol untuk mengawasi distribusi logistik pada saat ini karena sekaramg sudah mulai distribusi logistik khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ungkapnya.

“Kami juga melakukan patroli antipolitik uang, semoga patroli ini bisa mereduksi praktik politik uang,” pungkasnya.***

error: Content is protected !!