KUPANG, HN – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong tinggi.
Banyak masyarakat yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak melalui prosedur yang benar.
Mereka justru berangkat melalui jalur ilegal, dan banyak dari mereka yang dipulangkan tanpa nyawa atau sudah meninggal dunia.
Peserta Golkar Academy, Basir Kebesa Raya, mengaku prihatin dengan kondisi NTT, dimana kasus TPPO atau human trafficking masih marak terjadi.
Menurut dia, program hilirisasi dari Presiden Joko Widodo merupakan salah satu solusi cerdas untuk mengatasi persoalan human trafficking di NTT.
“Masalah paling menyita perhatian adalah TPPO, dan hilirisasi merupakan program unggulan Jokowi untuk mencegah masalah itu,” ujar Basri, Kamis 2 Mei 2024.
Anggota DPRD terpilih Flotim ini menyebut, kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi NTT yang hingga kini masih menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia.
“Karena banyak juga yang berpendapat bahwa maraknya kasus TPPO karena kondisi ekonomi. Sehingga Presiden Jokowi punya tekad mencegahnya lewat program hilirisasi di berbagai jenis komoditas,” ungkapnya.
Melalui program Presiden Jokowi diharapkan dapat tercipta lapangan kerja, sekaligus mendongkrak berbagai indikator peningkatan ekonomi secara positif di NTT.
Dia menambahkan, tingkat pendidikan masyarakat NTT yang cenderung menengah kebawah, menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan perdagangan orang untuk mencari keuntungan.
“Jadi dengan program hilirisasi, diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang menjadi pemicu utama kasus perdagangan orang di NTT,” tandasnya.***