BA’A, HN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) NTT menyusun rencana aksi tahun 2026 untuk membangun infrastruktur di tiga kawasan perbatasan yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, Selasa 28 Mei 2024 lalu.
Kepala BPPD NTT, Maksi Nenabu mengatakan, rencana aksi itu sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait rencana aksi dua tahun kedepan.
Menurut Dia, ada tiga kawasan lokasi perbatasan yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah pusat.
“Ada tiga lokasi kawasan perbatasan prioritas, yaitu Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor,” ujar Maksi Nenabu, Kamis 30 Mei 2024.
Selanjutnya, kata Maksi, BPPD NTT merumuskan dan meneruskan hasil Rakor ke BNPP pusat untuk dibahas dan ditetapkan dalam bentuk Perka BNPP untuk ditindaklanjuti menjadi program / kegiatan Kementrian/Lembaga tahun 2026.
“Hasil Perka BNPP itu juga diteruskan ke Gubernur NTT/Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.
Maksi menjelaskan, selain membahas kawasan perbatasan, peserta Rakor juga mengidentifikasi potensi unggulan di Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Alor.
“Selain itu Rakor tersebut juga membahas tentang identifikasi potensi unggulan di kawasan perbatasan khususnya di Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor untuk selanjutnya BPPD Provinsi NTT merumuskan untuk diteruskan ke OPD terkait supaya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan,” bebernya.
Maksi berharap hasil Rakor nanti bisa memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan sesuai moto: Kawasan Perbatasan Aman, Masyarakat Sejahtera.
Menariknya, Maksi Nenabu dan tim BPPD NTT melakukan pemantauan patok/pilar di titik 0 Selatan RI di Kabupaten Rote Ndao sebagai tanda batas paling Selatan Indoensia.
Meskipun kondisi pilar umumnya baik, Maksi menekankan perlunya pembaruan standar dengan infrastruktur pendukung lainnya.
“Titik 0 selatan RI membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur penunjang yang menunjukkan jati diri dan kedaulatan NKRI,” tegasnya.
Maksi berharap pemerintah pusat segera membangun gerbang, monumen, pos pemantauan, dan infrastruktur pendukung lainnya di kawasan titik 0 Selatan RI.
Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao yang diwakili Asisten I Setda Rote Ndao, Ir. Untung Hardjito.
Turut hadir pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembangunan kawasan perbatasan Rote Ndao seperti Bapelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas PUPR, PLN, seluruh camat di kawasan perbatasan Rote Ndao dan juga dari Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor yang berjumlah 90 orang. ***