KUPANG, HN – Ketua DPW PAN NTT, Ahmad Yohan mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan menghadapi Pilkada yang akan dihelat bulan November 2024 nanti.
Menurut dia, jangan lagi ada kriminalisasi calon dan black campaign atau kampanye hitam yang dapat merusak integritas proses demokrasi.
“Kita tidak mau kejadian seperti Marianus Sae terulang. Jangan sampai ada persaingan di Pilkada ini, terus ada orang yang merasa punya kekuatan tertentu untuk melakukan gerakan mengkriminalisasi calon,” ujar Ahmad Yohan, Selasa 25 Juni 2024.
Ahmad Yohan menegaskan, tindakan semacam itu hanya akan merugikan putra-putra terbaik NTT yang memiliki niat baik untuk memimpin dan membangun Provinsi NTT.
“Jangan lagi lah. Karena itu kita membunuh putra-putra terbaik NTT untuk memimpin daerah ini. Jadi marilah kita sama-sama fair bertarung,” ungkapnya.
Anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya kampanye bersih dan adil, tanpa adanya saling menjelekan, mendusta, atau melakukan black campaign (kampanye hitam).
“Selain itu jangan ada upaya-upaya yang mempengaruhi hukum untuk mencederai seseorang calon,” pungkas Ahmad Yohan.
Arah dukungan PAN di Pilgub NTT
Ahmad Yohan menyebut PAN belum menentukan arah dukungan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT, karena belum ada keputusan apapun dari DPP.
Dia menyebut PAN bisa bersama Golkar, PDIP, PKB dan hampir semua partai, tetapi hingga hari ini belum mengarah ke keputusan.
“Pilgub ini kami belum ada arahan, karena itu adalah keputusan dari DPP. Sehingga selama ini saya masih komunikasi dengan ibu Emi, dan kerja sama yang paling nyata kami lakukan itu dengan pak Melki,” jelasnya.
Soal koalisi KIM di Pilkada Kabupaten/Kota
Soal koalisi partai di Pilkada Kabupaten/Kota, Ahmad Yohan mengaku tidak selalu berpatokan pada Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kalau koalisi KIM ini bisa dibangun, maka kita lakukan. Tetapi kalau tidak juga tentu kita tidak paksakan. Karena dinamika politik di setiap daerah itu beda,” jelasnya.
Semua itu, kata dia, tergantung kedekatan komunikasi yang sudah dibangun oleh DPD di tingkat daerah atau Kabupaten/Kota.
“Jadi kita sangat dengarkan aspirasi teman-teman daerah, kira-kira mana yang paling bagus membentuk koalisi antar partai untuk membangun daerah,” tandasnya.***