KUPANG, HN – Sebanyak enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum mencairkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Padahal, seluruh daerah sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan KPU, Bawaslu dan Pemda.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta enam daerah yang belum mencairkan anggaran Pilkada untuk segera diselesaikan.
Pasalnya, tahapan Pemilu atau pendaftaran calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024 sebentar lagi dibuka.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Benhard Menho mengatakan, proses pencairan dana Pilkada itu dilakukan dalam dua tahap.
“Tahap pertama itu 40% setelah NPHD ditandatangani, dan 60% sisanya dicairkan paling lambat lima bulan sebelum Pilkada dilaksanakan,” ujar Benhard, Jumat 2 Agustus 2024.
Menurut dia, jika pencairan tahapan kedua dilakukan lima bulan sebelum Pilkada, maka seharusnya dana Pilkada tahap kedua sudah dicairkan bulan Juli 2024 lalu.
“Tetapi sampai sekarang masih ada enam daerah di Provinsi NTT yang belum mencairkan dana Pilkada nya,” jelas Benhard.
Dia berharap agar enam daerah itu harus mengikuti NPHD yang sudah disepakati bersama, karena sudah ada aturan yang mengikat.
“Aturannya sudah jelas. Jadi kami harap Pemda segera cairkan dana Pilkada itu. Kalau tidak, maka tahapan Pilkada nanti bisa terganggu,” jelasnya.
Benhard menyebut, hampir setiap minggu Kemendagri selalu melakukan monitoring untuk mengecek progres pencairan dana Pilkada 2024.
“Jadi kita harap daerah yang belum cair untuk segera mencarikan. Aturannya sudah ada, dan sudah ada NPHD yang ditandatangani,” ungkapnya.
Sedangkan di tingkat provinsi, kata dia, pihaknya sudah mencairkan dana Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Bawaslu NTT, TNI dan Polri.
“Kalau provinsi sudah cair semua. Untuk KPU Rp341 miliar, Bawaslu Rp88 miliar, TNI RP3 miliar dan Polri Rp10 miliar,” tandasnya.***