JAKARTA, HN – Presiden Prabowo Subianto merestui program bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama enam bulan pada 2025. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Rabu 1 Januari 2025.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi, Januari dan Februari sudah dijadwalkan, sedangkan empat bulan lainnya akan disesuaikan,” ujar Arief.
Program ini diputuskan dalam rapat terbatas pada Senin (30/12) yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Rapat tersebut menyetujui penambahan alokasi bantuan untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan nasional.
Distribusi Beras untuk Kelompok Prioritas
Pemerintah, melalui Perum Bulog, akan mendistribusikan total 960 ribu ton beras kepada penerima manfaat.
Penerima terdiri atas kelompok desil 1 dan 2, perempuan kepala keluarga miskin, serta lansia tunggal.
Data penerima bantuan mengacu pada Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola Kementerian PPN/Bappenas.
“Rinciannya mencakup 15,6 juta penerima manfaat untuk kelompok desil 1 dan 2, serta 400 ribu penerima dari kategori perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.
Bantuan pangan ini memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan pengendalian inflasi beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,22 juta, dibandingkan 25,90 juta pada Maret 2023.
Dari sisi inflasi, bansos beras berkontribusi menekan inflasi beras dari 5,63 persen pada September 2023 menjadi 0,48 persen di Desember 2023.
Tren serupa berlanjut pada 2024, dengan inflasi beras turun dari 5,32 persen di Februari menjadi 0,94 persen di Juli. (KD/HN).***