SABU, HN – Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Hagai Hili Buru, mendesak pemerintah daerah untuk bertindak cepat menangani masalah demam berdarah dengue (DBD) yang kian mengkhawatirkan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, penanganan DBD harus dimulai sebelum musim hujan tiba guna mencegah lonjakan kasus.
“Penanganan di musim hujan seperti sekarang ini sudah terlambat. Harusnya antisipasi dilakukan sejak awal sebelum musim hujan,” kata Hagai, Minggu 12 Januari 2025.
Hagai, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Sabu Raijua, menyebut ada dua isu utama dalam penanganan DBD, yakni keterbatasan fasilitas kesehatan dan minimnya dokter spesialis anak. Karena sebagian besar pasien DBD di Sabu Raijua adalah anak-anak.
“Seharusnya pemerintah lebih sigap memastikan ketersediaan fasilitas medis dan dokter spesialis. Ini masalah yang sudah mendesak,” tegasnya.
Selain itu, Hagai mengungkapkan kendala lain berupa kurangnya minat dokter dari luar daerah untuk bekerja di Sabu Raijua akibat rendahnya kompensasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi atas masalah ini.
Di sisi lain, Hagai mengapresiasi langkah proaktif Puskesmas Ledeunu di Raijua yang secara rutin membagikan abate, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan aksi bersih-bersih setiap Jumat bersama camat serta aparat desa. Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi puskesmas lain di Sabu Raijua.
“Kita harapkan semua fasilitas kesehatan mencontoh Puskesmas Ledeunu agar pencegahan lebih maksimal,” jelasnya.
Hagai juga meminta pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat demi memperoleh dukungan tenaga medis dan peralatan kesehatan.
Ia khawatir penyebaran DBD yang lebih masif akan membuat fasilitas dan tenaga kesehatan kewalahan, terutama karena status Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah ditetapkan.
“Sebagai daerah kepulauan, waktu rujukan ke luar daerah sangat berharga. Langkah pencegahan harus dilakukan sekarang agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Hagai.
Ia berharap komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala yang ada.
“Kami di DPRD sudah merekomendasikan ini melalui rapat dengar pendapat. Tinggal pemerintah melaksanakan langkah-langkah konkret,” pungkasnya.***