KUPANG, HN – Anggota Fraksi Amanat-Sejahtera DPRD NTT, Jimur Siena Katrina mengaku khawatir terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jimur, program yang dianggarkan dengan nilai Rp71 triliun ini berpotensi disalahgunakan sebagai ladang bisnis bagi pihak-pihak tertentu.
“Jangan sampai adanya program ini sebagai suatu bisnis besar bagi orang-orang tertentu yang ada di republik ini. Karena anggaran ini besar sekali,” ujar Jimur, Senin 13 Januari 2025.
Dia mengingatkan agar program makan bergizi ini tidak hanya baik di awal, tetapi juga memastikan keberlanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak.
“Sebagai anggota DPRD, saya mengapresiasi program ini yang bertujuan memberikan gizi tambahan untuk anak-anak sekolah, mulai dari TK hingga SMA. Namun, saya berharap kualitas dan nilai gizi yang diberikan tidak boleh dikurangi,” jelasnya.
Program ini, kata dia, harus mendapat pengawasan ketat, terutama di Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah dengan angka stunting tertinggi.
“Sehingga tentu program ini harus diperhatikan pemerintah. Harus diawasi bagaimana cara penyalurannya, tepat atau tidak, serta nilai gizinya,” tegasnya.
Politisi PAN ini menyebut program ini diurus oleh instansi besar, sehingga ia merasa khawatir ada oknum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk dijadikan bisnis demi meraup keuntungan.
“Ini harus diawasi. Kita khawatir justru dijadikan bisnis untuk merapu keuntungan bagi instansi tertentu. Karena tidak gampang memberi makan seluruh anak di Indonesia,” terangnya.
“Jadi kami akan mencari dan mendengar keluhan masyarakat. Jangan sampai tidak diperhatikan, ada siswa yang keracunan atau mendapat makanan basi,” tambahnya.
Jimur menyebut berdasarkan pantauan yang ia lakukan, ada hal yang mencurigakan terkait harga porsi makanan dalam program MBG.
“Kemarin saya melihat ada yang memberi makan gratis seharga Rp8.000 per porsi, padahal setiap porsi dianggarkan Rp15.000. Pertanyaannya, kemana sisa Rp7.000-nya?” tanyanya.
“Jangan sampai program ini jadi lahan bisnis besar bagi instansi atau perusahaan tertentu. Karena ini program pemerintah yang tentunya melalui tender, dan kita di daerah juga tidak tahu,” pungkasnya.
Anggota Fraksi lainnya, Rambu Konda Anggung Praing, menyebut program MBG Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya meningkatkan SDM bagi penerima manfaat.
“Program ini baik bagi masyarakat banyak, salah satunya untuk memperbaiki gizi anak. Tetapi yang jadi kendala saat ini adalah bagaimana misi mulia dari pak presiden itu betul-betul dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dia berharap lembaga yang mengeksekusi program makan bergizi gratis itu harus bisa melakukan dengan baik sesuai instruksi.
Saiful Sengaji, yang juga Anggota Fraksi Amanat-Sejahtera menyebut semua bahan baku yang dibutukan dalam program makan bergizi gratis tidak boleh ditangkan dari luar Provinsi NTT.
“Artinya masyarakat kita harus jadi suplayer. Karena ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi bagaimana rakyat kita merasakan dampak ekonomi dari program ini,” pungkasnya.***