KUPANG, HN – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sudah mulai dilaksanakan serentak di 26 provinsi sejak Senin, 6 Januari 2025.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG kini aktif menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Fraksi Amanat-Sejahtera DPRD NTT, Kristoforus Loko, menyebut sangat penting melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam pelaksanaan program MBG.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap dampak ekonomi dari program MBG tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, tetapi juga berdampak bagi UMKM lokal.
“UMKM kita perlu diberdayakan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton sementara perusahaan besar yang bergerak. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi,” ujar Kristoforus, Senin, 13 Januari 2025.
Kristoforus menjelaskan, program MBG memiliki dampak ganda. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program ini juga berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat melalui perputaran uang lokal.
“Semua bahan makanan seperti telur ayam, daging, ikan, susu, dan sayur harus disiapkan oleh masyarakat lokal agar uang berputar di tengah mereka,” jelasnya.
Ia juga menyebut peran pemerintah sangat penting dalam memastikan kesiapan masyarakat lokal untuk menyuplai bahan baku program MBG. “Jika masyarakat belum siap, pemerintah harus mendorong percepatan kesiapan mereka,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Kristoforus menilai pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program ini. Hal ini bertujuan agar distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.
“Implementasi di lapangan harus efektif dan menyentuh langsung anak-anak penerima manfaat. Jadi program ini harus benar-benar bermanfaat bagi mereka,” tegasnya.
Menurut Kristoforus, program MBG merupakan langkah strategis untuk membentuk Generasi Emas 2045 yang unggul secara fisik, mental, dan intelektual. Namun, ia mengakui pasti ada tantangan dalam implementasi program ini.
“Sebagus apa pun programnya, pasti ada kekurangan dalam pelaksanaan. Karena itu, pengawasan sangat diperlukan agar tujuan utama meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak-anak, dapat tercapai,” pungkasnya.***