KUPANG, HN – Proses rekrutmen Komisaris Bank NTT menuai protes dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari, mempertanyakan langkah manajemen Bank NTT yang melanjutkan proses rekrutmen meski sebelumnya telah disepakati untuk menunggu pelantikan gubernur-wakil gubernur baru.
“Saya kaget membaca berita itu. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, kami sudah minta agar seluruh proses rekrutmen jabatan di Bank NTT menunggu gubernur-wakil gubernur baru,” ujar De Rosari, Kamis 16 Januari 2025.
Komisi III DPRD NTT meminta manajemen Bank NTT menghentikan sementara proses rekrutmen jabatan hingga pelantikan gubernur-wakil gubernur yang baru.
“Kenapa terburu-buru? Ada apa ini? Gubernur adalah pemegang saham pengendali di Bank NTT, dan ini seharusnya menjadi kewenangan gubernur baru,” tegas Derosari.
De Rosari juga menyoroti perpanjangan pendaftaran jabatan Komisaris Bank NTT yang diumumkan manajemen Bank NTT, meskipun tim transisi telah memberikan arahan untuk menunda proses tersebut.
“Tim transisi juga sudah ingatkan agar semua proses rekrutmen jabatan-jabatan di provinsi menunggu gubernur-wakil gubernur yang akan segera dilantik,” tegas Derosari.
De Rosari menyebut jabatan-jabatan di lingkup Pemda NTT, terutama di BUMD, rekrutmennya diserahkan kepada gubernur-wakil gubernur yang baru. Di antaranya dirut dan komisaris PT Flobamor, dirut dan komisaris PT Kawasan Industri (KI) Bolok.
“Karena modal perusahaan daerah ini hampir seratus persen dari Pemda NTT,” kata De Rosari.
Sebelumnya, Gubernur NTT terpilih, Melki Laka Lena, menegaskan tidak tahu dan tidak atas persetujuan Melki-Johni beredarnya surat pengumuman rekrutmen Komisaris Bank NTT.
“Tidak ada persetujuan dari kami. Saya dan Pak Johni sepakat bahwa semua proses pengisian pejabat di BUMD maupun Pemda baru akan diproses setelah pelantikan kami,” ujar Melki dengan tegas, Rabu (15/1/2025).
Seperti diketahui, surat tersebut mengumumkan perpanjangan pendaftaran untuk sejumlah jabatan penting di Bank NTT, termasuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama.
Periode pendaftaran awal berlangsung pada 19–25 November 2024 dan 26 November–3 Desember 2024. Sementara perpanjangan pendaftaran dibuka pada 31 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.
Melki dan Johni, yang dijadwalkan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada awal Februari 2025, sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk menata ulang tata kelola BUMD dan memastikan proses seleksi pejabat dilakukan secara transparan dan profesional.
Melki memastikan akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil terkait pengumuman rekrutmen tersebut setelah dirinya resmi menjabat.
“Kami akan pastikan proses pengisian pejabat ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan kepatutan, sesuai dengan visi kami untuk membangun NTT yang lebih baik,” tegasnya.***