KUPANG, HN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-NTT serta anggota Fraksi PAN DPRD, Minggu 9 Februari 2025.
Rakor ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk konsolidasi internal partai menuju Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Daerah (Musda) se-NTT, serta mengevaluasi kinerja anggota DPRD Fraksi PAN.
Ketua DPW PAN NTT, Ahmad Yohan mengatakan, rakor menjadi momen untuk menilai sejauh mana kinerja anggota DPRD Fraksi PAN yang telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Kita mengevaluasi kinerja DPD PAN dan juga anggota DPRD Fraksi PAN. Sebelumnya, kami sudah memberikan arahan agar mereka lebih proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di legislatif. Kerja-kerja ini tidak boleh hanya sekadar omong kosong, tetapi harus nyata,” ujar Ahmad Yohan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyebut komunikasi yang baik antara anggota DPRD dan partai sangat penting, karena setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan juga visi partai.
“Kita harap anggota DPRD tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus punya komunikasi yang baik dengan partai agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sekretaris DPW PAN NTT, Marthen Lenggu, mengatakan, rakor ini merupakan yang pertama digelar DPW PAN di tahun 2025. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme laporan kinerja DPRD yang kini menjadi kewajiban rutin setiap tiga bulan.
“Sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2024, seluruh anggota DPRD dari Fraksi PAN wajib melaporkan kinerja mereka setiap tiga bulan. Ini pertama kalinya aturan ini diterapkan, dan akan terus berlanjut,” jelas Marthen.
Marthen menambahkan, evaluasi berkala ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota DPRD benar-benar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Dengan adanya laporan ini, kita bisa mengukur sejauh mana mereka bekerja. Masyarakat juga bisa melihat langsung apa yang sudah diperjuangkan oleh wakil mereka di DPRD.
“Ini sangat penting sehingga kita bisa melihat sejauh mana DPRD itu melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sehingga rakyat juga tahu apa yang sudah mereka kerjakan,” pungkas Marthen.
Wakil Ketua DPW PAN NTT, Emanuel Pasar, menyebut evaluasi kinerja merupakan budaya baru, dimana partai ingin melihat kerja-kerja dari anggota DPRD dari Fraksi PAN.
“Karena, kalau mereka bekerja juga harus ada evaluasi. Partai mau mengukur sejauh mana kinerja mereka sebagai anggota DPRD lewat kinerja ini,” tandasnya.***