KUPANG, HN – Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ahmad Yohan, menegaskan bahwa PAN siap menjadi mitra kritis bagi pemerintahan baru, yang mana kepala daerahnya akan dilantik 20 Februari 2025 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengaku akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun tidak akan ragu mengkritik jika ada ketidakadilan dalam pemerintahan.
“Jadi kita akan dukung kalau baik, dan kita akan kritik kalau mereka kita anggap sudah tidak membawa keadilan bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yohan, Minggu 9 Februari 2025.
Dia menyebut, pemerintahan di berbagai tingkatan, baik nasional maupun daerah harus memiliki visi dan kebijakan yang selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Jadi pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten harus bisa sinergis dengan pemerintahan Prabowo maupun Melki-Johni, termasuk beberapa bupati yang sudah kita menangkan,” terangnya.
Ia berharap pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 berjalan lancar. Setelah dilantik, para kepala daerah baik provinsi, kota dan kabupaten akan mengikuti pelatihan di Magelang agar memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat.
“Karena kepala daerah itu bukan mewakili partai, tetapi masyarakat. Jadi harus sinergis dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
PAN, lanjut Ahmad Yohan, turut mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang akan dilantik. Ia optimistis kepemimpinan yang baru dapat membawa perubahan positif bagi NTT.
“Mereka adalah pemimpin terbaik yang dipilih masyarakat. Mudah-mudahan pemerintahan mereka ke depan bisa membawa NTT dan kabupaten/kota keluar dari persoalan yang selama ini tidak pernah selesai,” ungkapnya.
Sebagai salah satu partai yang mengusung pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki-Johni) di Pilgub NTT, PAN berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan mereka setalah dilantik nanti.
“Mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti lebih baik. PAN tentu akan menjadi mitra yang kritis bagi mereka,” pungkas Ahmad Yohan.***