KUPANG, HN – Presiden Prabowo Subianto, resmi melantik 961 kepala daerah, yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Istana Negara Jakarta, Kamis 20 Februari 2025. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan kepala daerah untuk menjadi pelayan rakyat.
“Saya ingin ingatkan atas nama bangsa Indonesia bahwa Saudara dipilih, adalah pelayan rakyat. Saudara adalah pengabdi rakyat,” kata Prabowo dalam pidatonya usai melantik kepala daerah di Istana Negara.
Prabowo meminta kepala daerah yang sudah dilantik untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah mereka masing-maisng. Hal itu, kata dia, merupakan tugas dari seorang pemimpin.
“Saudara harus bela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang melakukan perbaikan hidup mereka, itu tugas kita,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Usai dilantik, para kepala daerah tentu dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah. Apalagi ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo Subianto. Tidak saja itu, sejumlah janji yang mereka iming-imingkan saat masa kampanye juga harus direalisasikan.
Dampak dari kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengalami pemangkasan dana transfer daerah sebesar Rp 184 miliar.
Dana transfer yang dipotong sesuai KMK 29 Tahun 2025 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant sebesar Rp 102 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 81 miliar. Secara total, pemotongan mencapai Rp 184 miliar.
“Jadi itu yang sudah diblokir, alias tidak ditransfer lagi. Jadi sekarang kan sudah ada KMK, jadi kita ikut dulu aturan tertulisnya,” kata Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Benhard Menoh kepada wartawan belum lama ini.
Menurut dia, adanya pemotongan dana transfer ini, maka sejumlah program yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus dipastikan tertunda.
“Kalau program kegiatan yang bersumber dari dana DAU dan DAK, tentu tidak bisa dilaksanakan dulu. Kita tidak bisa melaksanakan dulu sambil menunggu aturan lebih lanjut,” pungkasnya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengatakan, ditengah efisiensi anggaran, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma harus benar-benar membuat kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi jangan kemudian membiayai segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau tidak, masyarakat akan bertanya. Dari tahun ke tahun APD nya naik, tetapi kita tetap miskin. Terus siapa yang nikmati itu anggaran?,” kata Mekeng.
Dia menyebut, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma lima tahun ke depan harus mewujudkan program yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti perbaikan rumah layak huni, tingkatkan pelayanan kesehatan dan renovasi gedung sekolah.
“Program-program seperti itu yang langsung dirasakan masyarakat. Sehingga mereka juga merasakan pemerintah yang benar ada pemimpinya,” jelasnya.
Melki dan Johni juga diminta untuk tidak korupsi. Karena, kata Mekeng, korupsi merupakan perbuatan tercelah yang dapat menghancurkan daerah.
“Saya minta pak Melki dan pak Johni harus punya tekad untuk tidak korupsi. Karena kalau pemimpinya bersih, maka bawahannya juga pasti berish,” tegasnya.
Mekeng mendorong penerapan meritokrasi dalam penempatan aparat daerah tanpa memandang urusan like, dislike, maupun kekeluargaan dan pertemanan. Karena semua harus profesional untuk kerja.
“Kalau meritokrasi itu dijalankan, maka Melki dan Johni akan menjalankan roda pemerintahan yang enteng, karena mereka didampingi semua aparat daerah yang profesional,” tandasnya.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, usai dilantik mengatakan, mereka pasti akan mempelajari cara bagaimana mengefisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dia menyebut, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka akan menggeser hasil efisiensi anggaran itu untuk menjalankan program prioritas seperti di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan dan pariwisata.
“Kami akan fokus hilirisasi di bidang itu. Jadi hasil dari efisiensi anggaran, kita akan geser untuk hilirisasi di bidang-bidang tersebut,” ungkapnya.
Di beberapa kesempatan, Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo adalah untuk memangkas anggaran yang tidak berimplikasi langsung kepada masyarakat.
“Maka penggunaan anggaran ke depan harus benar-benar didorong untuk meningkatkan belanja publik,” ujar Melki, Senin 10 Februari 2025 lalu.
Menurut Melki, NTT harus belajar dari Presiden Prabowo dalam memperbesar porsi belanja publik agar lebih efektif dalam pembangunan.
“Kita harus belajar dari Pak Prabowo bahwa belanja untuk publik harus diperbesar. Itu yang akan menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran di NTT,” tandasnya.***