KUPANG, HN – Ketua Forum DAS NTT, Mikhael Riwu Kaho menyebut Nusa Tenggara Timur menjadi contoh nasional, karena sudah dua periode berturut-turut sukses memasukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi daerah yang sangat dihormati dalam pengelolaan DAS. Karena, sudah dua periode berturut-turut bisa memasukan pengelolaan DAS ke RPJMD,” ujar Riwu Kaho kepada wartawan di Kupang, Rabu 12 Maret 2025.
Menurut Riwu Kaho, dalam waktu dekat, sudah ada agenda pembahasan agar bisa memasukan kembali pengelolaan DAS ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT.
“Jadi besok itu sudah ada agenda pembahasan, agar bisa dimasukan ke RPJMD Provinsi NTT. Jadi kita berharap program ini bisa dilakukan dengan baik,” jelas Riwu Kaho.
Tahun ini, kata Riwu Kaho, Forum DAS NTT menelisik apa saja yang dikerjakan oleh ICRAF dan Land4live. Program Land4live merupakan salah satu syarat untuk bisa mendukung kalau Daerah Aliran Sungai atau DAS nya baik.
“Karena DAS itu menjadi support untuk produktifitas. Tahun lalu, kami sedang menyelesaikan satu kerja besar. Karana dari 108 RPDAS prioritas nasional, DAS Benanin dan Noelmina yang akan didampingi,” jelasnya.
“Dalam proses itu, tugas kami sudah dilakukan. Dan kita serahkan kepada para pihak untuk mengeksekusi atau mrngimpentasikan,” jelas Riwu Kaho menabhakan.
Forum DAS NTT juga menggandeng lima kabupaten, diantaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka untuk mengimplementasikan program ini hingga ke tapak.
“Tapak ini bukan hanya sampai RPJMD kabupaten, tetapi juga ke desa, dusun, hingga masyarakat. Semua kabupaten berharap program ini bisa berjalan sampai ke tingkat akar rumput,” jelasnya.
Ia menambahkan, DAS Noelmina membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan RPDAS dengan baik. Salah satunya adalah melalui pendanaan dan program strategis nasional.
“Kami harus pastikan juga bawa DAS Noelmina harus mendapatkan satu dua item, apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk menolong implementasi RPDAS ini,” tandasnya.
Kepala Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida NTT, Yohanes Paut mengatakan, pengelolaan DAS khususnya di Benanain dan Noelmina sangat menunjang kehidupan di Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Menurut Yohanes Paut, pengelolaan DAS bukan hanya soal menjaga aliran air, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Karena itu, kata Yohanes Paut, integrasi dokumen RPDAS ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang harus dilakukan.
“Pengelolaan DAS ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang daya dukung lingkungan bagi masyarakat. Kita harus memastikan DAS ini tetap terjaga agar bisa diwariskan kepada generasi mendatang,” kata Yohanes.
Dia menyebut, jika penduduk semakin bertambah, maka secara otomatis kebutuhan juga akan meningkat. Kalau kebutuhan meningkat, maka interaksi terhadap DAS juga semakin tinggi
“Karena itu perlu dikelola dengan baik, sehingga walaupun kebutuhan yang tinggi, pengelolaan yang baik sehingga DAS ini tetap terjaga,” tandasnya.
Kepala BPDAS Benain dan Noelmina, Kludolfus Tuames, menegaskan bahwa pengelolaan DAS harus menyeimbangkan agenda ekonomi, ekologi, dan sosial.
“Semua ini dilakukan untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan. Jika ekologi terabaikan, bencana seperti kekeringan dan kelaparan akan mengancam,” ujar Kludolfus.
Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten harus memiliki frekuensi yang sama dalam pengelolaan DAS agar tercipta kesamaan langkah dan tindakan.
Pemerintah Provinsi sampai tingkat daerah harus satu frekuensi sehingga bisa dapatkan kesamaan tindak dan langkah. Pengelolaan DAS sangat penting dilakukan untuk mencapai agenda pembangunan nasional,” tandasnya.
Peneliti ICRAF Indonesia, Muhammad Fikri Fadillah, mengatakan, dalam dokumen RPDAS telah dimuat opsi pembiayaan inovatif.
“Skema ini memungkinkan adanya transaksi antara dua komunitas, seperti masyarakat di hulu dan hilir, serta keterlibatan pihak swasta,” kata Fikri.
Muhammad mencontohkan, jika pihak swasta membutuhkan sumber mata air yang terjaga, mereka harus berkontribusi dalam menjaga area tersebut.
“Karena masyarakat disana perlu tetap mencari penghidupan. Skema-skema seperti ini yang coba kita develop juga kedalam dokumen RPDAS yang sekarang,” pungkasnya.***