JAKARTA, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para bupati dan wali kota se-NTT bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
Pertemuan itu membahas upaya perlindungan pekerja migran asal NTT, termasuk inisiatif regulasi di tingkat desa.
Menteri Abdul Kadir menyebut sangat penting melindungi pekerja migran sejak dari desa. Ia mendorong pemerintah desa membuat peraturan desa (Perdes) guna mencegah pengiriman pekerja secara ilegal.
“Perlindungan pekerja migran harus dimulai dari tingkat desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen sebagai basis awal perlindungan pekerja migran,” jelasnya.
Bila perlu, kata dia, dibuat peraturan desa yang mengatur deteksi dini terhadap peluang pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
Karding menyebut inisiatif ini sebagai Desa Migran Emas, sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI.
“Presiden Prabowo menekankan dua hal. Pertama, kurangi perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, pastikan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri adalah pekerja terampil dan terlatih,” ungkapnya.
Saat ini, permintaan tenaga kerja migran dari luar negeri mencapai 1,7 juta orang. Namun, Indonesia baru bisa memenuhi sekitar 297.000 tenaga kerja.
“Permintaan masih tinggi. Jika kita menyiapkan pekerja migran dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar, maka peluangnya semakin besar,” jelas Karding.
Dalam waktu dekat, Menteri P2MI berencana mengunjungi NTT untuk membahas lebih lanjut upaya perlindungan pekerja migran di NTT. “Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” terangnya.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena berharap dukungan penuh dari Kementerian P2MI untuk membantu pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam perlindungan pekerja migran asal NTT.
Sebelumnya, pada Rabu (12/3/2025), Gubernur Melki juga bertemu dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida. Pertemuan itu, ia meminta pelatihan bagi calon pekerja migran agar lebih kompetitif di luar negeri.
“Kita perlu mempersiapkan SDM dengan pelatihan yang baik. Walaupun mereka hanya lulusan SD atau SMP, mereka harus siap bersaing. Setiap desa dan kelurahan juga harus menyiapkan dokumen tenaga kerja dengan lengkap,” ujar Melki.***