KUPANG, HN – Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank NTT mencatat kinerja positif, dimana berhasil menekan angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga 2,6 persen.
Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyampaikan capaian tersebut usai mengikuti rapat bersama DPRD NTT, Rabu 23 April 2025.
Menurut dia, penurunan NPL diharapkan bisa membuka peluang Bank NTT mendapatkan kembali kuota penyaluran KUR dari pemeirntah pusat untuk pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur.
Dia menyebut, pembenahan internal yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir membawa hasil positif. NPL KUR Mikro yang sebelumnya sempat hampir mencapai 5 persen, kini berhasil ditekan hingga 2,6 persen.
“Kemarin kita sudah lakukan pembenahan, sehingga NPL KUR Mikro dari pemerintah saat ini di angka 2,6 persen. Artinya, ada kebijakan yang kami lakukan sehingga angkanya ini turun. Kita harap 2 atau 3 bulan kedepan kita sudah dapat kuota untuk penyaluran KUR UMKM,” jelasnya.
Landu Praing menyebut, jika tren penurunan NPL dapat dipertahankan selama dua hingga tiga bulan ke depan, Bank NTT optimistis dapat memperoleh kuota penyaluran KUR UMKM hingga Rp1 triliun.
“Kalau angkanya stabil atau terus turun, maka kuota itu pasti kita dapat. Tapi selama tiga bulan ini kita harus jaga agar NPL-nya tidak naik lagi,” ungkapnya.
Selain penyaluran KUR, Bank NTT juga tengah fokus pada digitalisasi untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya. Memang kita arahnya ke sana semua,” ujar Yohanis.
Bank NTT juga tetap berkomitmen untuk mendukung visi-misi kepala daerah di Nusa Tenggara Timur, terutama terkait penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami dukung visi misi gubernur, walikota, dan para bupati. Ini kan terkait dengan kesejahteraan, itu yang paling penting,” ungkapnya.
Terkait rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bank NTT masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena selaku pemegang saham pengendali. “Kalau soal RUPS, kita tunggu arahan dari pak gubernur,” tandasnya.***