OELAMASI, HN – Komitmen Bank NTT untuk terus mendorong pembangunan daerah kembali dibuktikan melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp300 juta kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dana ini merupakan wujud kepedulian nyata bank milik daerah tersebut terhadap kegiatan sosial dan keagamaan, sejalan dengan program prioritas pemerintah setempat.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah perayaan Paskah Kabupaten Kupang. Kegiatan yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi bagi masyarakat ini digelar meriah berkat dukungan dana CSR Bank NTT, yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan teknis, mulai dari penyelenggaraan acara hingga pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
“Bank NTT akan selalu berupaya menyelaraskan langkah kami dengan arah kebijakan dan visi pemerintah daerah. Tidak hanya melalui pembiayaan ekonomi, tetapi juga melalui CSR yang menjangkau langsung kebutuhan masyarakat,” ungkap Wakil Kepala Cabang Bank NTT Oelamasi Edwar Hade, Rabu (30/4).
Lebih dari sekadar dukungan seremonial, Bank NTT secara konsisten memperluas kontribusinya dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam rencana strategis Pemkab Kupang untuk membangun 3.000 unit rumah bagi aparatur sipil negara.
Proyek ini nantinya akan difasilitasi Bank NTT lewat skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kaperah. Tak hanya itu, bank ini juga aktif mendorong sektor ekonomi produktif, khususnya UMKM dan usaha rumah tangga.
Salah satu program inovatif yang diluncurkan adalah layanan standing office setiap Jumat, yang memberikan wadah bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan menjual produk mereka secara langsung kepada masyarakat.
“Hadirnya Bank NTT bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Fokus utama kami adalah memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan sinergi lintas sektor, Bank NTT membuktikan peran vitalnya dalam memperkuat fondasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang.
Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang inklusif harus melibatkan seluruh elemen, termasuk lembaga perbankan. (KN/HN).***