KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) merespons penolakan sebagian warga terhadap proyek energi panas bumi atau geothermal di Pulau Flores.
Kepala Bappelitbangda NTT, Alfonsius Theodorus, mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas atau satgas yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, hingga lembaga penolak proyek.
Menurut Alfons, pemerintah sudah menggelar dua kali rapat koordinasi untuk membahas gejolak penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal.
Dalam waktu dekat, Satgas yang dibentuk akan turun langsung ke lapangan, sesuai rencana pada tanggal 15 Mei mendatang
“Kalau tanggal 15 jadi turun lapangan, tentu pak gubernur sudah mendelegasikan satgas ini. Kami libatkan semua unsur, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial dan kelompok penolak proyek,” ujar Alfonsius, Rabu 7 Mei 2025.
Dia menyebut, satgas dibentuk bertugas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, khusus bagi warga yang lahanya terdampak pembangunan proyek geothermal.
Alfons mengatakan, penolakan dari warga setempat harus dilihat dari akar persoalan. Apakah itu bersifat teknis, sosial atau keagamaan.
“Kalau masalahnya teknis, kami jawab secara teknis. Kalau alasan sosial, akan kami tangani secara sosial. Kalau masalah agama, maka kami libatkan tokoh agama. Harus dicari solusi yang bisa diterima semua pihak,” jelasnya.
Proyek geothermal di Pulau Flores, kata Alfons, tidak dibangun sembarangan. Kajian kelayakan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga studi akademik telah dilakukan secara komprehensif.
“Kita tidak asal bangun. Semuanya sudah ada feasibility study dan analisis tajam. Pemerintah selalu punya dasar akademik dalam setiap pembangunan. Jadi pemerintah punya rencana cerdas untuk geothermal ini,” tutur Alfons.
Selain geothermal, pemerintah juga mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan tenaga angin sebagai bagian dari transisi energi bersih di Nusa Tenggara Timur.
Alfonsius menyebut proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) ini adalah bagian dari visi membangun ekonomi hijau yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
“Jadi langkah-langkah itu dilakukan, tetapi juga ada batasan, yaitu untuk melestarikan lingkungan,” pungkas Alfons Theodorus.***