KUPANG, HN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Menariknya, 65 lokasi di antaranya berada di Nusa Tenggara Timur.
Program bagian dari upaya pemerintah pusat membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) seperti NTT.
Direktur Prasarana KKP, Budi Yuwono, menjelaskan NTT masuk tahap pertama pembangunan Kampung Nelayan karena memiliki potensi pesisir yang besar. Dari 100 lokasi nasional, 65 titik berada di wilayah NTT seperti Alor, Flores Timur, Kupang, dan Manggarai Barat.
“Program ini terintegrasi dari peningkatan kapasitas nelayan, penangkapan ikan, hingga penyediaan sarana seperti pabrik es, cold storage, cool box, dan fasilitas logistik lainnya. Kami berharap dukungan pemerintah daerah dalam hal listrik, air, dan akses jalan,” ujar Budi, Rabu 22 Oktober 2025.
Plt. Dirjen PDSPKP, Machmud, menyebut program Kampung Nelayan Merah Putih tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Kami ingin membangun ekosistem perikanan yang utuh dari hulu ke hilir, termasuk koperasi desa dan kelompok nelayan agar mereka memiliki akses pasar berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Mahrus dari KKP menyebut saat ini baru ada 13 titik Kampung Nelayan di NTT, dan KKP memberi waktu hingga 31 Oktober 2025 bagi kabupaten/kota untuk menambah usulan lokasi.
Syarat lahan, kata Mahrus, minimal satu hektare tidak mutlak, asalkan lahan clean and clear serta terdapat aktivitas nelayan aktif.
Beberapa daerah di NTT telah melaporkan progres dan kendala. Sumba Barat: sudah disurvei KKP di tiga lokasi Kecamatan Lamboya, lahan dinyatakan clear.
Ende mengusulkan Desa Nuiniba, masih proses sertifikasi lahan bersama ATR/BPN. Lembata mengusulkan Kelurahan Lewoleba, fokus pada rumput laut dan perikanan tangkap.
Sedangkan di Kabupaten Sikka mengajukan dua lokasi, yakni di Wuring dan Nangahale, namun terkendala kepemilikan lahan.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyebut program ini menjadi momentum penting menyeimbangkan pembangunan wilayah daratan dan pesisir di NTT.
“Wilayah pesisir kita punya potensi luar biasa, tapi belum sepenuhnya difasilitasi. Kita harus bekerja cepat agar masyarakat pesisir merasakan manfaat nyata dari program ini,” kata Melki.
Pemprov NTT akan mengundang seluruh Kepala Dinas Perikanan kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi usulan. Langkah ini dapat memperkuat peran NTT sebagai lumbung perikanan nasional di wilayah timur Indonesia.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini didukung anggaran hingga Rp22 miliar per desa nelayan. Pemerintah optimistis proyek ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan nelayan, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.***