JAKARTA, HN – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut Indonesia perlu membuka opsi pembiayaan baru melalui penerbitan obligasi daerah.
Menurutnya, instrumen itu dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang lebih mandiri dan memberi ruang partisipasi publik dalam pembangunan.
Melki Mekeng mengatakan itu usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Kamis 13 November 2025.
Mekeng menilai obligasi daerah sudah terbukti efektif di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Ia menyebut Indonesia perlu menata regulasi sebelum menerapkan kebijakan ini.
“Obligasi daerah bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin ikut membangun kampung halamannya,” kata Mekeng, Jumat 14 November 2025.
Pertemuan dengan Sri Sultan sekaligus menjadi undangan resmi untuk menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang akan digelar 24 November.
“Obligasi daerah bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin ikut membangun kampung halamannya. Selain deposito dan saham, publik dapat menempatkan dananya pada instrumen yang hasilnya langsung dirasakan melalui pembangunan,” kata Mekeng.
Praktik obligasi daerah bukan hal baru di tingkat global. Ia mencontohkan Tiongkok yang berhasil memanfaatkan instrumen tersebut untuk mempercepat pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonominya.
Indonesia, kata dia, perlu mulai menata landasan regulasi agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan, Yogyakarta dipilih sebagai lokasi sarasehan karena dinilai memiliki ekosistem tata kelola pembangunan yang baik, sekaligus dipimpin kepala daerah yang memahami tantangan pembiayaan alternatif.
“Sultan sangat menyambut baik. Isu obligasi daerah sudah lama dibicarakan, tetapi belum ada langkah konkret. Beliau siap hadir jika tidak ada halangan,” ujar Mekeng.
Fraksi Golkar MPR RI akan mengundang bupati, DPRD, Kadin, HIPMI, hingga pelaku pasar modal. Mekeng menilai melibatkan seluruh pemangku kepentingan penting untuk memperkuat pemahaman bersama bahwa kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai melalui inovasi pembiayaan.
Dalam pertemuan itu, Sri Sultan menyebut penting untuk menyusun naskah akademis sebelum konsep obligasi daerah diajukan menjadi produk legislasi.
Mekeng menyebut langkah tersebut sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah.
“Karena diselenggarakan MPR, kami bergerak dari semangat konstitusi. Naskah akademis akan kami serahkan ke DPR RI untuk diproses menjadi undang-undang,” kata Ketua Badan Penganggaran MPR RI tersebut.
Mekeng menegaskan bahwa sebelum menerbitkan surat utang, pemerintah daerah harus membenahi tata kelola keuangan, termasuk transparansi dan kualitas pembukuan sesuai standar pasar modal.
“Ini bukan kebijakan baru, tapi semangat baru. Transparansi adalah syarat utama,” ujarnya.
Ia meyakini penerapan obligasi daerah akan memberi efek berganda bagi ekonomi daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga percepatan proyek pembangunan strategis. Ketergantungan pada PAD dan transfer pusat, menurut dia, tidak cukup untuk mendorong laju pembangunan.
Selain Yogyakarta, Fraksi Golkar MPR RI telah menyiapkan rangkaian sarasehan serupa di berbagai daerah mulai dari Sulawesi Utara, NTT, Papua, Kalimantan, hingga Sumatera sebelum puncak kegiatan digelar di Jakarta. (SI/HN).***