KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Retret Kepemimpinan Strategis untuk 677 pejabat eselon II, III, dan IV.
Kegiatan ini berlangsung di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) Ben Mboi, Atambua, Belu, mulai tanggal 23–27 September dan 1–5 Oktober 2025.
Retret ini menyedot perhatian publik lantaran menelan biaya miliaran rupiah. Sebagian masyarakat menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan kualitas birokrasi, namun ada juga yang mengkritik penggunaan anggaran.
Ketua Panitia sekaligus Kepala BKD NTT, Yosef Rasi, menyebut retret ini merupakan tindak lanjut evaluasi enam bulan kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
“Retret ini bukan sekadar meniru daerah lain. Substansinya adalah memperkuat soliditas, disiplin, dan kinerja birokrasi agar mampu menjawab tantangan nyata pembangunan NTT,” kata Yosef di Kupang, Senin 22 September 2025.
Menurutnya, pemilihan lokasi di Unhan relevan dengan kebutuhan daerah karena menerapkan pendidikan vokasi yang bisa diadaptasi dalam kebijakan pembangunan.
Dia menyebut, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk retret ASN. Dana itu digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan narasumber.
“Tidak ada uang saku bagi peserta. Bahkan yang dari luar Pulau Timor menanggung sendiri biaya perjalanan ke Kupang,” jelas Yosef Rasi.
Selain materi kepemimpinan, peserta juga akan menerima pembekalan bela negara dan praktik pembangunan dari berbagai narasumber, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kejati NTT, dan Bapenda Bali.
Yosef menambahkan, retret diarahkan untuk mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,8 triliun pada 2026. Peserta diwajibkan menyusun rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang setelah kegiatan selesai.
Retret ini juga dirancang memberi dampak bagi masyarakat melalui bakti sosial, bantuan warga sekitar, hingga multiplier effect ekonomi dari penggunaan jasa transportasi dan konsumsi produk UMKM.
Yosef Rasi menegaskan, retret ASN bukan pemborosan anggaran. “Ini investasi sumber daya manusia. Kritik tetap kami jadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat NTT,” jelasnya.***