NTT Siap Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Banjir Bandang di Sumatera

KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mengirim bantuan kemanusiaan berupa uang senilai Rp1,5 miliar untuk korban banjir bandang yang melanda wilayah Banda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut bantuan itu akan disalurkan ke rekening provinsi atau kabupaten/kota yang terdampak.

“Terkait bencana di Sumatera, kemarin kami sudah rapat dan kita putuskan untuk bantu. Rencananya dalam bentuk uang tunai senilai 1,5 miliar,” ujar Melki, Kamis 4 Desember 2025.

Dia mengajak seluruh kepala daerah tingkat dua se Nusa Tenggara Timur untuk turut serta membantu para korban bencana.

“Saya ajak bupati dan wali kota untuk bantu para korban sesuai dengan kemampuan daerah kita masing-masing,” pungkasnya.

Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Melki Laka Lena meminta masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem jelang perayaan hari raya natal dan tahun baru (Nataru).

Melki mengatakan itu saat memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Kesiapsiagaan Antisipasi Mobilisasi Masyarakat saat Liburan Nararu di di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi NTT, Jl. Timor Raya, Kompleks NTT Fair, Lasiana, Kupang.

“Sejak awal kami minta untuk lakukan identifikasi ulang titik-titik rawan banjir, longsor, dan wilayah berpotensi terisolasi. Kita harus belajar banyak dari kejadian banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kemarin,” jelasnya.

BACA JUGA:  Pemprov NTT Siapkan Sanksi Tegas Bagi ASN yang Tidak Disiplin

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dan memastikan kesiapsiagaan seluruh stakeholder untuk menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah NTT, dan tingginya mobilitas masyarakat serta arus barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Terkait kondisi cuaca dan ancaman bencana hidrometeorologi, Gubernur Melki Laka Lena mengingatkan potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi dan aktivitas gunung api yang mengancam wilayah NTT.

“Dalam beberapa hari ini sudah ada pembatalan pelayaran dan penerbangan akibat cuaca buruk. Ini yang harus menjadi perhatian dan kita perlu antisipasi secara baik,” ujar Melki Laka Lena.

Kepada para Bupati dan Wali Kota, Gubernur menginstruksikan agar memperhatikan beberapa hal penting berikut ini :

1. Menetapkan status siaga darurat bencana dan membentuk Posko Siaga Darurat Bencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, unsur TNI/Polri dan relawan sampai tingkat kecamatan dengan mengoptimalkan peran Camat dalam penanggulangan bencana (Kecamatan Tangguh Bencana) dan hotline number (call center) yang bisa dihubungi setiap saat oleh masyarakat sebagai pusat informasi.

2. Melaksanakan apel siaga bencana di daerah masing-masing dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Kota dan Kabupaten, meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi antara Pemerintah, TNI/Polri dan seluruh unsur pentahelix dalam upaya mitigasi, dan memastikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

BACA JUGA:  Melki-Johni Pastikan Lebih Banyak di Lapangan, Gagas ‘Meja Rakyat’ Serap Aspirasi Warga NTT

3. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota selama 24/7 sampai dengan akhir musim hujan.

4. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Provinsi, Kabupaten/Kota tersedia dan dapat diakses dengan cepat untuk penanganan darurat bencana. Menyiapkan buffer stok logistik guna pemenuhan kebutuhan dasar saat darurat bencana, terutama di wilayah berpotensi terputus akses.

5. Melakukan identifikasi ulang titik-titik rawan banjir, longsor, dan wilayah berpotensi terisolasi. Menyiapkan peralatan darurat, termasuk alat berat di titik-titik rawan longsor untuk percepatan pembukaan akses jika terjadi bencana.

6. Kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC) multi sektor di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk siaga penuh menghadapi potensi banjir dan longsor. Menggerakkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama turut menyampaikan informasi cuaca ekstrem serta mengoptimalkan rumah ibadah, gedung sekolah, dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi bila diperlukan.

Sementara untuk pengendalian mobilisasi masyarakat dan arus barang menjelang Nataru, Melki Laka Lena menginstruksikan agar pihak KSOP, ASDP, dan Pelni betul-betul memastikan kelaikan kapal, kesiapan dermaga, serta penegakkan larangan over kapasitas.

“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, terutama saat cuaca ekstrem. Jangan sampai ada over kapasitas baik barang maupun penumpang”, tegasnya.

BACA JUGA:  Selain SMA Unggulan Garuda, Gubernur Melki Pastikan Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu di TTS

Juga untuk transportasi udara dan transportasi darat, ia meminta agar pihak Angkasa Pura dan maskapai penerbangan memastikan alur pergerakan penumpang secara tertib, aman, dan mengantisipasi kepadatan. Dan khusus untuk Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT agar memetakan titik-titik rawan kemacetan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas.

Untuk layanan Kesehatan dan Keamanan, Melki juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan tim medis siaga di bandara, pelabuhan, terminal, dan tempat keramaian. Sementara TNI dan Polri mengamankan jalur transportasi, rumah ibadah, tempat wisata, pasar, dan titik keramaian lainnya.

Terkait dengan Informasi Publik dan Komunikasi, Dinas Kominfo diminta untuk memastikan penyebaran informasi terpusat terkait cuaca ekstrem, status pelabuhan dan bandara, serta kondisi jalan. Informasi harus satu pintu, cepat, kredibel, dan tidak menimbulkan kepanikan.

“Tugas kita adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat merayakan Ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman dan tertib serta terlindungi dari ancaman bencana hidrometeorologi”, ujar Melki.

Kepada seluruh masyarakat NTT, Melki Laka Lena mengajak untuk tetap waspada, tidak melakukan perjalanan saat cuaca buruk, dan selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah***