KUPANG, HN – DPRD Nusa Tenggara Timur menegaskan anggaran retret Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu sebesar Rp1,6 miliar bukan keputusan sepihak.
Anggaran itu justru sudah dibahas bersama tim anggaran Pemprov NTT di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ketua Komisi III DPRD NTT yang juga anggota Banggar, Yohanes De Rosari, menegaskan pembahasan detail program, termasuk Retret ASN, memang dilakukan di Banggar, bukan di tingkat komisi.
“Prinsip dari tahapan-tahapan pembahasan ini di Badan Anggaran (Banggar) sudah dibahas bersama tim anggaran pemerintah provinsi NTT,” ujar De Rosari, Rabu 24 September 2025.
Menurutnya, dalam rapat paripurna DPRD NTT yang mengesahkan Ranperda APBD Perubahan 2025, tercantum biaya Retret ASN sebesar Rp1,6 miliar.
“Jadi kalau ada pihak yang mengatakan tidak pernah dibahas, artinya mereka itu tidak konsen saat mengikuti rapat,” tegasnya.
Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komisi hanya membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara).
Sementara itu, kata dia, untuk detail program hanya dibahas di Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT).
“Komisi itu tidak membahas sampai detail kegiatan. Yang membahas hanya di Banggar bersama tim anggaran dari Pemprov, dan semua itu sudah kami bahas,” ungkapnya.
De Rosari menyebut RAPBD Perubahan Tahun 2025 sudah dievaluasi dan diasistensi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam proses itu, tidak ada satupun catatan terkait kegiatan Retret ASN di Unhan Belu.
“Prinsipnya mereka setuju dan tanpa catatan apapun terhadap kegiatan tentang Retret ASN yang digar di Unhan Belu,” pungkasnya.***