KUPANG, HN – Kuasa hukum Yasinta Ningsih Nenobahan Syarief (YNS) Fransisco Bernando Bessi, memastikan ia bersama kliennya siap memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan kasus proyek fiktif senilai Rp7 miliar yang mencatut nama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Fransisco Bessi juga menyindir Natalia Rusli selaku kuasa hukum pelapor, yang menurutnya terlalu cepat berkomentar atau memberikan statement tanpa memahami isi pemberitaan secara menyeluruh.
“Makanya kalau jadi lawyer, harus lihat berita dari isi konten. Bukan hanya judul saja lalu memfitnah sesama rekan pengacara. Itu kurang bagus,” ujar Fransisco, Selasa 7 Oktober 2025.
Fransisco menyebut, secara personal, mereka menyerang ke hal yang tidak penting terkait kasus Yusinta Ningsih Nenobahan Syarief yang tengah ia tangani.
“Mereka menyerang ke hal yang tidak penting dengan ukuran bagus dan jelek. Itu kuran dari mana? Sedangkan kamu sendiri sekolah hanya sampai depan pagar,” ungkapnya.
“Kalau saya sangat terukur. Bisa cek rekem jejak saya, tidak pernah bermasalah dengan hukum. Kita disini bukan cari panggung atau pansos. Saya hanya fokus ke perkara yang saya tangani,” tegasnya.
Dia justru mengaoresiasi rekan pengacara pelapor lain di Polda Metro Jaya yang memberikan keterangan bahwa mereka hanya fokus ke laporan polisi.
“Itu yang rekan pengacara sebenarnya. Mereka fokus saja ke laporan polisi. Itu baru gentle. Bukan membuat pernyataan ke arah yang lain,” ungkapnya.
Fransisco Bessi menyebut ia bersama klienya Yusinta Ningsih Nenobahan Syarief (YNS) siap memenuhi Panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan.
“Kami siap memberikan keterangan dengan data-data yang ada. Setelah semua data itu diserahkan ke penyidik, baru kami sampaikan ke publik,” jelasnya.
Menurut dia, data itu akan disampikan ke publik, tapi setelah diserahkan ke penyidik Polda Metro Jaya. “Kami akan jelaskan semua itu, namun setalah data itu diserahkan ke penyidik,” jelasnya.
Dia menyebut, sebagai warga negara yang baik, siapapun itu boleh membuat laporan polisi, namun dengan dengan data yang valid. “Itu tentu sangat normal. Ini bagus untuk demokrasi,” tandasnya.***