KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menyinggung alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya masih belum proporsional.
“Dinas pendidikan bisa dapat sampai Rp2,3 triliun, tetapi alokasi ke DPRD cuma Rp1 miliar. Ini menurut saya tidak masuk logika,” ujar Melki dilansir NTTPride, Senin 30 Juni 2025.
Melki menjelaskan, meski sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk gaji guru, namun pendidikan swasta juga perlu mendapat perhatian yang adil.
“Jangan sampai yang aneh-aneh justru lebih besar porsinya. Kita harus adil bagi semua jenis layanan pendidikan, negeri maupun swasta,” tegasnya.
Gubernur Melki Laka Lena mengusulkan agar lahan-lahan milik sekolah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.
“Misalnya di sekitar SMA, kita bisa buat properti kecil, hasilnya dibagi. Itu bisa jadi sumber pendapatan alternatif untuk sektor pendidikan,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga menyinggung peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Daerah yang menurutnya masih kurang optimal.
Dia berharap, ke depan UPT bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat sekaligus menjadi ruang untuk melibatkan konstituen anggota DPRD.
“Model baru ini bisa kita coba ke depan. Saya yakin, dengan sinergi antara Pemerintah dan DPRD, kita bisa buat skema bagi hasil yang menguntungkan rakyat,” pungkasnya.***